Pemprov dan DPRD Godok Perubahan APBD Jatim 2025, Anggaran Pos Pendidikan Capai Rp 9,9 Triliun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Badan Angaran (Banggar) DPRD Jawa Timur memberi sejumlah catatan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025. 

Juru bicara Banggar DPRD Jawa Timur Mohammad Nasih Aschal mengatakan, ada beberapa catatan yang diberikan dalam penyusunan PAPBD 2025. Khususnya dalam penambahan pendapatan daerah yang hanya mengalami peningkatan Rp 91,1 miliar dari APBD murni. 

"Ada tiga catatan strategis," kata Nasih usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim pada Sabtu, 16 Agustus 2025 pagi.

Pada poin pertama, DPRD meminta pemprov untuk memperkuat koordinasi antar kabupaten/kota. Terutama dalam memperluas basis pajak daerah. 

Kedua, Pemprov Jawa Timur diminta untuk mengoptimalkan aset dan perusahaan daerah agar dapat membantu pemasukan deviden bagi pendapatan Jawa Timur. 

BACA JUGA:Anggaran Belanja Daerah Pemprov Jawa Timur Naik Rp 2,7 Triliun di PAPBD 2025

Ketiga, soal efisiensi dan realisasi transfer pendapatan yang harus dibuat detail dan terukur. Agar penyerapan anggaran bisa maksimal dan tidak menumpuk menjadi sisa anggaran lebih (Silpa). Angka Silpa APBD tahun lalu cukup tinggi, yakni mencapai hingga Rp 4,7 triliun. 

Dalam penyusunan PAPBD 2025 ini, dorongan memperkuat pendapatan lantaran ada ketimpangan belanja dan pendapatan. Dalam PABD ini, tercatat pendapatan daerah Provinsi Jatim mencapai Rp28,53 triliun. Tidak sebanding dengan belanja daerah yang mencapai Rp32,93 triliun. 

Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi kerjasama DPRD Jatim dengan Pemprov Jawa Timur dalam penyusunan PAPBD 2025 hingga ke tingkat komisi.  

BACA JUGA:Khofifah dan DPRD Jatim Sepakati P-APBD 2025: Fokus pada Belanja Wajib dan Pendidikan

Ada pun soal belanja daerah, sesuai PABD 2025 akan diberikan ke pos-pos strategis sesuai ketentuan pemerintah pusat. Antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk pendidikan, anggarannya bertambah 33 persen dari sebelumnya 31 persen di APBD murni," paparnya. Di PABD 2025 pos anggaran pendidikan mencapai Rp 9,9 triliun.

Penambahan dana di sektor pendidikan diperluas untuk beberapa program. Antara lain Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang ditambah.

Selain itu, Pemprov juga memberikan penyertaan modal Rp 300 miliar untuk Bank UMKM milik Jatim. Suntikan itu diperuntukan mengejar tambahan kreditor bagi BUMD dengan tawaran bunga rendah, hanya 3 persen.(*)

Sumber: