Susul PDIP, Fraksi Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus

Susul PDIP, Fraksi Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini.-dok disway-

HARIAN DISWAY - Tuntutan dan aspirasi rakyat mulai didengar oleh DPR. Kini, ada dua fraksi DPR yang telah mengumumkan persetujuan untuk menghapus tunjangan perumahan yang memicu kemarahan rakyat. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah terlebih dahulu mengungkapkan bahwa tunjangan perumahan DPR mesti dihapus. 

"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Said Abdullah melalui keterangan tertulis.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan. Namun, yang harus menjadi perhatian ialah etik, empati, dan simpati.

Menyusul PDIP, Fraksi Gerindra juga menyatakan kesetujuannya agar tunjangan itu dihapus. 

BACA JUGA:Said Abdullah: Tak Elok DPR Dapat Tunjangan Tinggi saat Ekonomi Serba Sulit

Dalam sebuah pernyataannya Sabtu, 30 Agustus, Ketua DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa Fraksi Gerindra di DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat dengan menghapus tunjangan perumaha. 

Ia mengatakan, Fraksi Gerindra telah mendengar berbagai keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. 

“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” katanya. 

Budisatrio juga meminta maaf jika kinerja DPR belum memenuhi harapan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa hak mengutarakan pendapat bukan hanya dijamin, tapi juga dilindungi.

BACA JUGA:Rumah Anggota DPR RI Sahroni Digeruduk Massa, Isi Rumah Dijarah

BACA JUGA:DPR RI Kaji Besaran Tunjangan Perumahan, Standar Harga Sewa di Jakarta

"Kami juga menyampaikan bahwa dari Fraksi Gerindra tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri," katanya.

Anda sudah tahu, Gelombang Demonstrasi yang terus terjadi sejak 25 Agustus lalu salah satunya dipicu kemarahan rakyat akan tunjangan dan gaji yang diterima Anggota DPR RI terasa begitu besar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: