Sri Mulyani Tegaskan 2026 Tidak Ada Kenaikan Pajak

 Sri Mulyani Tegaskan 2026 Tidak Ada Kenaikan Pajak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada kenaikan pajak di tahun 2026. -Dok Kemenkeu-

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada kenaikan  pajak di tahun 2026. Meskipun target pendapatan negara naik 9,8 persen menjadi Rp 3.147,7 triliun, yang sumbernya paling besar dari penerimaan pajak yakni Rp 2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebenarnya pajaknya tetap hanya saja media sering menyampaikannya seolah-olah kenaikan pendapatan melalui pajak, dalam rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, pada Selasa, 2 September 2025.

Sri Mulyani menekankan, kebijakan perpajakan tetap mengikuti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan yang sudah ada. Diharapkan yang mampu membayar pajak melakukan kewajiban mereka, sedangkan yang tidak mampu akan dibantu secara maksimal.

BACA JUGA:Said Abdullah Nilai RAPBN 2026 Realistis, Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak

Bantuan perpajakan tidak hanya diberikan di sektor UMKM. Melainkan bidang pendidikan dan kesehatan serta masyarakat pendapatannya di bawah Rp60 juta tidak dipungut PPh.

Ia juga menyatakan bahwa dari sisi pelayanan akan ditingkatkan. Salah satunya penyempurnaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax untuk memudahkan wajib pajak.

BACA JUGA:Menkum Tegaskan Royalti Bukan Pajak, Siapkan Regulasi Baru Agar Lebih Transparan

Diketahui RAPBN 2026, terdapat delapan prioritas utama. Sektor ketahanan pangan akan diperkuat melalui pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, dan pembiayaan murah bagi petani.

Ketahanan energi difokuskan pada percepatan transisi energi bersih seperti surya, hidro, dan panas bumi dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang meliputi siswa, ibu hamil, dan balita.

Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun atau 20 persen APBN untuk peningkatan kualitas guru dan pengembangan vokasi. Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada perluasan akses JKN, revitalisasi rumah sakit, serta percepatan penurunan stunting.

Untuk pembangunan desa, pemerintah menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih dengan pendanaan murah melalui Bank Himbara.

BACA JUGA:Sri Mulyani Ikut Rapat Kabinet, Isu Pengunduran Diri Dipastikan Hoaks

BACA JUGA: Rumah Sri Mulyani Dijarah Sekelompok Remaja, Picu Spekulasi Netizen soal Motif Tersembunyi

Adapun di bidang pertahanan, pemerintah menargetkan modernisasi alutsista dan penguatan industri strategis nasional. Sementara dalam sektor investasi dan perdagangan, peran Danantara akan ditingkatkan guna memperkuat investasi produktif serta penyediaan 770 ribu unit rumah terjangkau. (*)

*) Mahasiswa Magang Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

 

 

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: