Bom Waktu Demografi, DPR Dorong Tambahan Anggaran Alat Kontrasepsi

HARIAN DISWAY - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyatakan dukungan kuat terhadap tambahan anggaran BKKBN dalam RAPBN pada Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Edy dalam Rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemendukbangga/BKKBN pada Kamis, 4 September 2025.

Edy Wuryanto yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah III mendukung terhadap usulan kenaikan pagu anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 2,522 triliun. Hingga total pagu naik mencapai Rp 5,856 triliun.

“Kami memandang penambahan anggaran ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut nasib rakyat dan arah pembangunan bangsa. Tanpa pengendalian penduduk yang efektif, Indonesia bisa menghadapi ledakan penduduk yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan membebani sistem kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” kata Edy.

BACA JUGA:Edy Wuryanto Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Tenaga Kerja Asing Harus Sesuai Aturan

BACA JUGA:Soal Kasus Pelecehan Seksual oleh Oknum Dokter, Edy Wuryanto Sebut Pengawasan Etik dan Moral Dunia Medis Lemah

Ia menekankan bahwa tanpa suntikan dana tambahan, khususnya bagi penyediaan alat kontrasepsi dan pendataan keluarga, program-program vital tersebut dapat terhenti sehingga berpotensi memicu bom waktu demografi di masa depan.

Saat ini hampir seluruh anggaran Kemendukbangga/BKKBN pada tahun 2026 akan habis dipakai untuk membayar gaji, tunjangan, dan kebutuhan rutin pegawai, bukan untuk menjalankan program langsung bagi masyarakat. 

Suasana Rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemendukbangga/BKKBN pada Kamis, 4 September 2025.--

Dari total anggaran sebesar Rp3.334.975.239, sebanyak Rp 3.278.669.598 dialokasikan untuk belanja pegawai, dan hanya Rp 56.305.641 yang  digunakan untuk program strategis seperti pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (KB).

BACA JUGA:Komisi IX DPR Imbau Kemenkes Tinjau Ulang Rencana Dokter Umum Lakukan Operasi Caesar di Wilayah 3T

BACA JUGA:Komisi IX DPR Desak BPOM Awasi Produksi Tahu Berbahan Bakar Plastik

“Ini tidak sehat. Dengan komposisi seperti itu, Kemendukbangga tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Padahal tugas utama mereka adalah memastikan pembangunan kependudukan berjalan seimbang dan berkualitas, demi kesejahteraan rakyat,” tegas Edy.

Apabila pagu anggaran 2026 tidak ditambah, maka akan berdampak pada program-program utama Kemendukbangga/BKKBN, seperti penyediaan alat kontrasepsi dan pendataan keluarga lima tahunan, terancam tidak dapat dijalankan.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa kedua program tersebut merupakan pilar penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Tanpa pelaksanaannya, angka kelahiran dikhawatirkan melonjak tinggi dan pada akhirnya  menekan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. 

Sumber: