Tanggapi Tuntutan 17+8, DPR Janji Tingkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik

HARIAN DISWAY - Menanggapai aspirasi masyarakat yang seluruhnya terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berjanji akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik kedepannya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, di komplek parlemen, Senayan, Jumat 5 September 2025.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco juga menyatakan bahwa transparasi ini bedasarkan keputusan DPR dan disetujui Ketua DPR, Puan Maharani.

"Ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustofa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama," ujar Sufmi Dasco Ahmad.

BACA JUGA:Tuntutan 17+8

BACA JUGA:Mahasiswa Unpad Tolak Dialog, Desak Pemenuhan Tuntutan 17+8

Ia juga menyatakan bahwa bentuk transparansi yang telah dilakukan evaluasi oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, telah menerima secara langsung massa aksi 17+8 di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis 4 Agustus 2025.

Massa aksi itu menyampaikan sejumlah tuntutan rakyat, termasuk isu tunjangan pejabat dan harga kebutuhan pokok. Terkait isu tunjangan yang sebelumnya memicu aksi protes masyarakat, Andre menyatakan bahwa DPR telah sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat dengan menghapus tunjangan tertentu yang dianggap tidak relevan.

"Kita tegaskan lagi, sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Kita membuka diri atas masukan aspirasi. Ketiga, juga disepakati tunjangan kerja luar negeri, insyaallah kita akan transformasi ke depan menjadi lebih baik sesuai tuntutan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

BACA JUGA:BEM SI Kerakyatan Desak Pemerintah Akhiri Militerisme dan Akomodasi Tuntutan 17+8

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Yusril: Mustahil Mengabaikan

Sebagai informasi, adapun isi dari 17+8 tuntutan rakyat sebagai berikut:

Tuntutan Jangka Pendek

Sumber: