Akun Instagram Anak Menkeu Purbaya Hilang Usai Sindir Sri Mulyani

“Saya belum belajar itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Senin, 8 September 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan tepat setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Keuangan baru, menggantikan Sri Mulyani.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Sebut 17+8 Hanya Tuntutan Sebagian Kecil Masyarakat

Menurutnya, keresahan masyarakat hanya bisa diredam jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

“Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen. Itu (tuntutan 17+8) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tegasnya. 

Dengan begitu, Purbaya mengatakan akan berkomitmen untuk bergerak ke arah tersebut sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Meskipun target pertumbuhan yang disesuaikan tidak bisa dicapai secata instan

“Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” ujarnya. 

BACA JUGA:IHSG Anjlok Usai Reshuffle, Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Pulih Cepat

Adanya pernyataan dari Purbaya tersebut kembali menimbulkan kontroversi karena dinilai kurang selaras dengan aspirasi masyarakat.

Anda sudah tahu, sejumlah aktivis dan influencer seperti Andovi da Lopezm Jerome Polin, Fathia Izzati, Abigail Limuria, hingga Jovial da Lopez, telah menyerahkan dokumen 17+8 tuntutan rakyat ke DPR pada Kamis, 4 September 2025.

Penyerahan tuntuntan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.  

BACA JUGA:Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru yang Gantikan Sri Mulyani

Adapun beberapa isi dari tuntutan 17+8 tersebut, di antaranya:

• Menarik TNI dari pengamanan sipil dan menghentikan kriminalisasi demonstran.
• Membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat yang menewaskan Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain selama aksi demonstrasi 28-30 Agustus berlangsung.
• Membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta menolak fasilitas baru.
• Mendorong transparansi anggaran DPR dan mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK.
• Memastikan upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, serta mitra ojek online (ojol).
• Mencegah PHK massal dan membuka dialog dengan serikat buruh soal upah minimum serta outsourcing. (*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: