Dialog Interaktif DPC PKB Pasuruan, Mahasiswa dan NGO Kritik Abainya Pemda

Sejumlah sorotan atas permasalahan di Kabupaten Pasuruan diungkap para aktivis mahasiswa dan NGO dalam dialog interaktif bersama fraksi PKB Kabupaten Pasuruan -Lailiyah Rahmawati-
HARIAN DISWAY – Puluhan aktivis dari berbagai kampus dan NGO di Kabupaten Pasuruan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah.
Kritik itu disampaikan dalam dialog interaktif dan penyerapan aspirasi publik yang digelar DPC PKB Kabupaten Pasuruan di aula Graha Ad-Dakhil, kantor DPC PKB, Kamis sore, 11 September 2025.
BACA JUGA:Wali Kota Pasuruan Intsruksikan ASN Peka dan Tidak Pamer Hidup Mewah
Mereka menegaskan setumpuk persoalan daerah harus segera menjadi perhatian serius Pemkab Pasuruan.
Situasi krisis moneter, sempitnya lapangan pekerjaan, hingga keterbatasan anggaran dianggap tidak berbanding lurus dengan gaya hidup pejabat daerah.
M. Muslimin dari LSM LIRA Kabupaten Pasuruan menyebut pemkab jor-joran membelanjakan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1096.
BACA JUGA:Wagub Jatim Emil Mengapresiasi Kondisi Kondusif Kota Pasuruan di Acara Haul Ke-44 KH Abdul Hamid
"Ketika rakyat meminta perbaikan jalan, tetapi dijawab belum bisa dikabulkan karena efisiensi anggaran. Namun, gebyar-gebyar Hari Jadi Kabupaten Pasuruan berapa puluh miliar uang yang dihamburkan di situ? Itukah efisiensi anggaran?" tandas Muslim.
Ia menilai anggaran seharusnya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat yang nyata, bukan sekadar seremoni.
"Pemerintah Kabupaten Pasuruan kurang serius menata anggaran yang seharusnya lebih menyasar untuk kebutuhan real masyarakat," tambahnya.
Kritik lain datang dari Lujeng Sudarto, aktivis LSM Pusaka, yang menyoroti masalah lingkungan akibat maraknya tambang ilegal dan pencemaran sungai.
BACA JUGA:Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Imbau Masyarakat Tenang, Tidak Terprovokasi
Ia menantang Fraksi PKB untuk menunjukkan sikap politik tegas dalam menyuarakan kepentingan lingkungan.
"Apakah PKB dari level pusat sampai daerah bisa menjadikan konsep konstitusi hijau sebagai ideologi? Karena tambang paling banyak justru ada di Kabupaten Pasuruan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: