Aturan KPU Rahasiakan Data Capres-Cawapres, Refly Harun: Bertentangan dengan UU

BACA JUGA:Ijazah dan Dinamika Perpolitikan di Indonesia

Tindakan tegas diperlukan bukan hanya untuk menjaga keterbukaan informasi, tetapi juga memperbaiki  birokrasi agar tidak ceroboh dan tidak profesional. 

Kontroversi ini menunjukkan adanya perdebatan serius antara prinsip keterbukaan informasi publik dengan kebijakan teknis KPU. 

Publik kini menanti bagaimana arah penyelesaian sengketa hukum atas aturan KPU yang dianggap menutup akses terhadap dokumen capres dan wapres. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: disway.id