Kemenlu Pastikan WNI di Nepal Aman Usai Kerusuhan Demo

Akibatnya, setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. Kematian tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu kerusuhan politik paling mematikan di Nepal dalam beberapa dekade.

BACA JUGA:Generasi Z Guncang Nepal, PM KP Sharma Oli dan Presiden Paudel Mundur

Kerusuhan semakin tak terkendalikan saat massa mulai menyerbu kompleks parlemen sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. 

Polisi pun merespon dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet guna membubarkan massa, namun sejumlah saksi mengatakan aparat menggunakan kekerasan secara berlebihan.

Karena situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah akhirnya mencabut larangan tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. 

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung mengatakan bahwa alasan pencabutan tersebut dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Bahkan, jam malam juga diberlakukan di Kathmandu untuk meredam eskalasi.

BACA JUGA:Demonstrasi Ricuh di Nepal Tewaskan 19 Orang, Ratusan Luka-luka

Meskipun larangan tersebut telah dicabut, kemarahan publik belum sepenuhnya mereda. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nepal mengecam penggunaan kekerasan oleh aparat. 

Sementara itu, dalam bentrokan tersebut juga menyoroti adanya ketegangan antara keinginan pemerintah untuk mengatur ruang digital dengan tuntutan generasi muda akan kebebasan berpendapat.

Begitu juga dengan pihak pemerintah, mereka tetap bersikeras bahwa larangan tersebut bertujuan menjaga kedaulatan digital dan membendung penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian. (*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: