Eri Cahyadi Usulkan TKD Berbasis Kekuatan Fiskal Daerah
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi, mengusulkan kebijakan fiskal berdasar kekuatan fiskal daerah pada TKD 2025-Pemkot Surabaya-
"Kita harus jujur. Surabaya bisa hidup tanpa DAU besar. Tapi kota-kota kecil tidak. Maka, jika TKD dibagi rata, itu bukan keadilan, itu bentuk diskriminasi terbalik," katanya.
Ia mencontohkan, kota-kota di Papua atau Maluku sering menghadapi tantangan geografis, logistik, dan SDM yang jauh lebih kompleks.
Biaya penyediaan listrik, air bersih, atau layanan kesehatan di sana bisa 3–5 kali lipat lebih mahal daripada di Jawa. "Kalau anggarannya sama, bagaimana mereka bisa setara?" tanya politisi PDIP itu.
Kemudian, Menteri Keuangan Purbaya menekankan, penambahan pemasukan daerah sangat penting guna menjadi stabilitas sosial dan politik.
"Utamanya kan Rp43 triliun di daerah, itu sesuai dengan pemasukan. Untuk kita, sih, itu penting. Karena, dalam jangka pendek bisa menjaga stabilitas sosial dan politik daerah," ujarnya.
Purbaya menambahkan, ada total dana untuk daerah turun dibanding tahun lalu. Yakni Rp1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi, manfaat ke daerah tidak akan berkurang. Artinya, ada dominasi pergerakan ekonomi daerah.
"Jadi, manfaat APBN ke daerah enggak berkurang. Apalagi, nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah," tutup Purbaya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
