Isu Pencopotan Massal Dirjen Kemenkeu Merebak, Purbaya Bantah: Hanya Gosip

HARIAN DISWAY - Isu mengejutkan merebak di lingkungan Kementerian keuangan. Kabar yang beredar menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berenca mencopot seluruh Direkur Jenderal (Dirjen) di bawah koordinasinya, kecuali Dirjen Pajak.

Rumor itu cepat menyebar di kalangan punlik dan media sosial, memicu spekulasi tentang adanya perombakan besar-besaran di tubuh Kemenkeu.

Namun, Purbaya dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menyebut kabar itu tidak benar dan menegaskan belum ada keputusan apa pun terkait pergeseran pejabat eselon I. 

“Kamu dapet info dari mana? hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain sudah diputusin duluan,” ujarnya.

BACA JUGA:Purbaya Ogah Perpanjang Tax Amnesty, Pilih Fokus pada Kepatuhan Pajak

BACA JUGA:Purbaya Sebut Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut

Purbaya bahkan balik bertanya, apakah rumor itu berarti juga mencakup posisi Sekretaris Jenderal. Pertanyaan tersebut disampaikan untuk menekankan bahwa isu pencopotan massal pejabat Kemenkeu tidak memiliki dasar sama sekali.

Kabar ini muncul hanya dua pekan setelah Purbaya dilantik mengantikan Sri Mulyani pada 8 September lalu.

Sebagai Menkeu baru, ia memang diharapkan pada ekspektasi publik untuk melakukan gebrakan, termasuk di bidang reformasi birokrasi. Namun, rumor yang menyebut seluruh jajaran Dirjen diganti dinilai berlebihan.

Spekulasi cepat berkembang karena perombakan pejabat tinggi di kementerian kerap dianggap sebagai sinyal arah kebijakan baru.

Jika benar dilakukan, pencopotan massal Dirjen Kemenkeu akan menjadi langkah drastis yang bisa mengguncang stabilitas birokrasi. Para pengmat menilai, isu semacam ini rawan memicu keresahan internl di kementerian yang mengelola keuangan negara.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Uji Mendadak Layanan Kring Pajak: Tanya-Tanya Soal Coretax

BACA JUGA:Baru Sepuluh Hari Menjabat, Menkeu Purbaya Digugat Tutut Soeharto ke PTUN

Dalam bantahannya, Purbaya memilih meredam spekulasi. Ia menegaskan prioritas Kemenkeu saat ini bukanlah perombakan pejabat, melainkan menjaga penerimaan negara, menstabilkan APBN, dan memastikan belanja kementern berjalan efektif.

Sumber: