DPR Kritik Wakil Kepala BGN: Menangis Saja Tak Cukup Atasi Kasus Keracunan Massal MBG

HARIAN DISWAY – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Chaniago mengkritik Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang yang menangis saat membahas kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Kami dari Komisi IX DPR prihatin dengan adanya kondisi ini, menangis saja tentu tidak cukup, program MBG ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh BGN sendiri, karena masalahnya cukup kompleks," kata Irma, pada Sabtu, 27 September 2025.

BACA JUGA:Tiba di Tanah Air, Prabowo Langsung Panggil Kepala BGN Soal Keracunan MBG

Irma menekankan pentingnya evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Baginya, proses pendaftaran vendor jangan sekadar asal terima, melainkan harus sesuai dengan lokasi sekolah penerima agar tidak terlalu jauh.

Selain itu, ia juga mengimbau vendor untuk wajib melampirkan foto dapur yang akan digunakan. Begitu  juga setelah administrasi selesai, BGN harus memastikan dapur tersebut memenuhi standar yang disyaratkan.

"Setelah proses administrasi selesai dapur yang dibangun juga harus sesuai standar yang dipersyaratkan. Ukuran luas dapur, sanitasinya, tempat penyimpanan bahan basah (chiller) dan bahan kering serta pengalaman kerja kepala dapur SPPG yang dari vendor," jelasnya.

BACA JUGA:Marak Keracunan, 40 Dapur MBG Dibekukan

Bahkan, Irma juga mendorong adanya pengawasan kebersihan dan higienitas dapur dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM.

"BGN perlu kerja sama dengan Kemenkes atau dinas dinas kesehatan di daerah dalam rangka melakukan kontrol terhadap sanitasi dan dapur higienis, untuk pangan sehat BGN harus bekerja sama dengan BPOM,” jelasnya. 

Sementara untuk distribusi makanan kepada Paud dan ibu hamil, Irma menyampaikan bahwa BGN harus kerja sama dengan BKKB. Tentunya, kerja sama tersebut harus resmi dan ada beban anggaran tentu.

Untuk orang-orang yang ditempatkan di SPPG juga harus benar-benar memiliki keahlian di bidangnya. Karena bagi Irma, mereka yang menentukan apakah makanan layak didistribusikan ke penerima atau tidak.

BACA JUGA:Tanggapan Kepala BGN Tentang Kritik dr Tan Terkait Burger di MBG

Sebagaimana kabar yang beredar, kasus keracunan MBG telah terjadi di sejumlah daerah. Misalnya, di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, sebanyak 1.333 siswa diduga keracunan MBG. Sementara di Ketapang, Kalimantan Barat juga terjadi kasus serupa yang dikaitkan dengan lauh hiu goreng dengan kandungan merkuri tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) kini menetapkan adanya aturan baru. Yakni setiap koki di dapur SPPG diwajibkan memiliku sertifikasi resmi dari lembaga terkasit.

Sumber: