Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Begini Respons Istana

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan duit APBN untuk menanggung utang proyek Whoosh tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 12 Oktober 2025.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tolak Dana APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai pembayaran utang proyek Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat tersebut. Namun, Prasetyo menilai proyek kereta cepat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," kata Prasetyo.

Bahkan, Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berencana untuk memperpanjang jalur Whoosh hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

"Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," imbuhnya.

BACA JUGA:Kanang: Proyek WHOOSH Jakarta–Surabaya Jangan Gimmick Politik

Anda sudah tahu, jumlah utang yang ditanggung Whoosh mencapai Rp116 triliun. Pihak Danantara sebagai superholding BUMN disebut sedang mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek ini, termasuk dengan kemungkinan meminta bantuan APBN.

BACA JUGA:Purbaya Lanjut ‘Bersih-Bersih’, Bea Cukai Jadi Target Berikutnya

Namun, Purbaya menolak wacana tersebut karena menurutnya utang proyek KCIC merupakan tanggung jawab BUMN yang terlibat, bukan pemerintah.

Meski belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya menegaskan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen dari BUMN sudah menjadi hak Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Yang diketahui nilainya bisa mencapai Rp80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Sumber: