Tolak Atlet Israel: Sikap Tegas Negara dan Konsistensi Konstitusi

ALASAN PENOLAKAN DAN KONSISTENSI KEBANGSAAN 

Berbagai alasan diungkapkan pendukung penolakan. Pertama, mempertimbangkan suasana kemanusiaan dan politik. Konflik Gaza telah menimbulkan krisis kemanusiaan besar sehingga kedatangan atlet Israel bisa ”menyulut dan membangkitkan kemarahan publik”. 

Sukamta mengingatkan kondisi genosida di Gaza dan menganggap menyelenggarakan kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel tidak pantas. 

Kedua, aspek konstitusi dan solidaritas. Indonesia sejak awal menolak penjajahan dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. 

Tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. PBNU mencatat, ”tidak ada manfaatnya” menerima atlet Israel. HNW menegaskan konstitusi dalam pembukaan UUD: Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. 

Dengan demikian, kebijakan itu sejalan dengan amanat negara. MUI menambahkan bahwa melalui penolakan itu, Indonesia menyatakan bahwa ”segala bentuk kolonialisme harus dihapuskan” karena bertentangan dengan kemanusiaan. 

Ketiga, konsistensi kebijakan luar negeri. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak akan mengeluarkan visa ”sampai Israel mengakui kemerdekaan Palestina”. 

Kebijakan itu mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum, termasuk PBB, yang mengutuk agresi Israel di Gaza.

Karena itu, pemerintah mengambil keputusan tegas: Kementerian Imigrasi membatalkan seluruh visa delegasi Israel atas permintaan Persatuan Senam Indonesia. Yusril secara resmi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel dalam kejuaraan kali ini. 

Ia menekankan bahwa sikap itu mengikuti arahan Presiden Prabowo. Langkah tersebut mengulang riwayat Indonesia menolak kehadiran Israel dalam event olahraga pada 1958. Kala itu Indonesia bahkan memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia untuk menghindari bertemu Israel. 

Hal tersebut dilakukan sebagai solidaritas kepada Palestina. Pada 2023, kegagalan Indonesia mengizinkan tim Israel ikut menjadi salah satu faktor FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20.

IMPLIKASI INTERNASIONAL 

Keputusan itu mendapat sorotan global. Federasi Senam Israel mengajukan banding ke CAS (Court of Arbitration for Sport) dan menyebut kebijakan Indonesia ”outrageous” bagi integritas olahraga internasional. 

FIG (Federasi Senam Dunia) mengakui tantangan penyelenggaraan itu. Di satu sisi, respons pemerintah dianggap menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dan solidaritas kepada kemerdekaan Palestina. 

Di sisi lain, ada kekhawatiran soal citra dan komitmen Indonesia dalam atletika global: beberapa pengamat bertanya apakah keputusan itu bisa mengurangi peluang Indonesia menggelar event di masa depan. 

Sumber: