Tolak Atlet Israel: Sikap Tegas Negara dan Konsistensi Konstitusi

KEJUARAAN Dunia Senam Artistik ke-53 akan digelar 19–25 Oktober 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Ini kali pertama Indonesia (dan Asia Tenggara) menjadi tuan rumah kejuaraan senam internasional tingkat dunia. 

Kepercayaan dunia olahraga terhadap kemampuan Indonesia makin terlihat setelah negara ini sukses menjadi tuan rumah berbagai ajang besar. Misalnya, Indonesia dipercaya FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menghelat MotoGP Mandalika, Piala Dunia Bola Basket FIBA Asia Cup 2022, dan Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya. 

Sebanyak 86 negara terdaftar mengikuti kejuaraan senam itu, dengan sekitar 500 atlet dari 78 negara yang akan bertanding. Penetapan Jakarta sebagai tuan rumah menunjukkan ”kepercayaan yang diberikan FIG dan organisasi internasional” kepada Indonesia, dan pemerintah menekankan kesiapan mengelola ajang tersebut sesuai amanah.

BACA JUGA:Indonesia Tolak Visa Atlet Israel, Yusril: Tidak Akan Buka Hubungan Diplomatik sampai Kedaulatan Palestina Diakui

BACA JUGA:Indonesia Tolak Visa 12 Orang Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia 2025

Namun, rencana kedatangan atlet-atlet Israel memicu gelombang penolakan. Sejumlah tokoh dan organisasi politik, keagamaan, serta pemerintahan menyuarakan keberatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, menyerukan pengecualian tim Israel sebagai solidaritas kepada kemerdekaan Palestina. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PBNU menyatakan kehadiran atlet Israel bertentangan dengan konsistensi bangsa Indonesia menolak penjajahan. Politisi lintas partai di DPR juga mengecam rencana tersebut. 

Sukamta, anggota DPR dari Fraksi PKS, mengingatkan agar sikap politik luar negeri ”bebas-aktif” tetap berpihak kepada kemanusiaan sesuai konstitusi dan tidak ”kebobolan” lagi dalam kasus Israel. 

BACA JUGA:PBNU dan Gubernur Jakarta Kompak Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia 2025

BACA JUGA:Soal Visa Atlet Israel ke Kejuaraan Dunia Senam 2025, Begini Respons Menlu Sugiono

Mantan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pemerintah, mengatakan penolakan itu ”sejalan dengan konstitusi RI” yang menolak segala bentuk penjajahan. Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh (PKB) menegaskan ”haram” menyertakan atlet dari negara yang melakukan genosida. 

Politikus Mardani Sera (politikus PKS) menilai, keberadaan Israel harus ditolak sampai perdamaian muncul di Palestina, bahkan menyebut Israel patut mendapat ”sanksi sosial”. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menolak kehadiran atlet Israel karena dianggap dapat memicu ”kemarahan publik” di tengah dukungan besar rakyat Indonesia terhadap Palestina. 

Semua pihak itu meminta pemerintah mencabut rencana pengundangan, mencatat bahwa Federasi Senam Israel sempat yakin mereka ”akan disambut”, tetapi dalam kondisi saat ini kelonggaran tersebut dipertanyakan.

Sumber: