Pramono Anung Pastikan Efisiensi Anggaran DKI Tak Sentuh Sektor Kesehatan dan Pendidikan

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan efisiensi (pemangkasan) anggaran pada tahun depan tak akan menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan. Contohnya pada puskesmas, sebenarnya tak dikurangi sehingga operasional tetap, yang terpangkas adalah pembangunan fisik.

"Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkup kami hanya dilakukan untuk proyek fisik yang dinilai belum mendesak. Jadi, bukan kedua sektor itu," ujarnya saat pers di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Pramono menyampaikan bahwa kini Pemprov DKI tengah menyiapkan pembangunan dan revitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan di Ibu Kota. Sebanyak dua puskesmas baru akan dibangun, sementara lainnya akan diperbarui dengan fasilitas yang lebih modern.

BACA JUGA:Heboh Tunjangan Rumah Rp78,8 Juta, Pramono Anung: Bola Ada di DPRD DKI

Pun berlaku juga untuk sektor pendidikan di Jakarta. Pramono memastikan Pemprov DKI tetap menjaga kualitas layanan publik, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat langsung dari APBD.

“Saya berprinsip untuk kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” ujar Pramono.

Dalam hal tersebut, upaya Pramono dalam mengimbangi efisiensi anggaran yakni dengan menyiapkan strategi pembiayaan kreatif dengan menggandeng swasta, BUMD, maupun BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan swasta dan BUMD untuk pembangunan Jakarta.

BACA JUGA:Pramono Anung Pastikan Keluarga Affan Kurniawan Dapat Bantuan Penuh

“Termasuk, karena sekarang Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan, minggu depan saya akan lihat lapangan di sana. Itu akan kita siapkan jadi rumah sakit baru,” kata Pramono.

BACA JUGA:Pramono Anung Absen di Konferensi Infrastruktur, Prabowo Bilang Begini

BACA JUGA:Pramono Anung Targetkan Pemutihan Ijazah Tuntas dalam 100 Hari Kerja.

Diketahui bahwa Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp81,2 triliun setelah DBH dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

13 Agustus 2025 lalu, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun.

Namun, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun. (*)

Sumber: