BPKAD Jatim Mendorong Optimalisasi dan Implementasi BLUD pada SMK

BPKAD Jatim Mendorong Optimalisasi dan Implementasi BLUD pada SMK

BPKAD Jatim mendorong optimalisasi potensi SMK berpendapatan melalui skema BLUD-dok.istimewa-

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar workshop tentang Transformasi Pengelolaan SMK Berpendapatan di Jawa Timur melalui Pola Pengelolaan Keuangan dan BLUD (PPK BLUD), Kamis, 30 Oktober 2025. 

Acara yang digelar di Mojokerto itu dihadiri Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. H. Yudia ramli, Kasubdit Badan Layanan umum daerah (BLUD) Kemendagri Raden Wisnu Saputro, serta pejabat di lingkungan BPKAD Jawa Timur. 

Peserta workshop merupakan pengelola BLUD dan SMK di Jawa Timur. Mereka menerima pemaparan tentang tujuan dari implementasi BLUD pada SMK. 

Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen menjelaskan, Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Namun, saat ini terjadi dinamika fiskal akibat penurunan transfer dana dari pusat ke daerah. 

BACA JUGA:Bekali Calon Kepala Sekolah, Kadindik Jatim Minta Pemimpin Harus Adaptif, Kreatif, Kolaboratif, dan Akuntabel


Inovasi pengelolaan keuangan di SMK bisa menjaga keberlanjutan pendapatan daerah-dok.istimewa-

Kondisi ini berdampak pada ruang fiskal dan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Timur. “Penurunan transfer pusat mendorong pemerintah provinsi perlu berinovasi, “ katanya. 

Implementasi BLUD merupakan salah satu langkah yang bisa diterapkan. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong optimalisasi potensi SMK berpendapatan melalui skema BLUD.

Sigit menambahkan, Jawa Timur memiliki 2.174 SMK. Namun, belum semua sekolah mampu mengimplementasikan fungsi BLUD secara optimal. 

Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan, indikator kinerja, dan tata kelola BLUD. “Workshop ini akan menyajikan informasi tentang arah, tujuan, serta implementasi BLUD pada SMK,” ucapnya. 

BACA JUGA:Dindik Jatim Pastikan SMA, SMK, dan SLB Bebas Pungli

BACA JUGA:Meski Bukan Penentu Kelulusan, Dindik Jatim Dorong Siswa Serius Kerjakan TKA, Ini Alasannya

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, yang hadir secara daring,  juga menyinggung masalah penurunan fiskal Jawa Timur. Baik penurunan dari sisi pajak maupun dana transfer pusat. 

Karena itu, inovasi pengelolaan keuangan di SMK menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah. “SMK punya potensi luar biasa. BLUD diimplementasikan dengan serius dan disertai sinergi dengan dunia industri,” ujar Adam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: