BPKAD Jatim Mendorong Optimalisasi dan Implementasi BLUD pada SMK

Ia mencontohkan peluang besar pada industri kendaraan listrik. Menurutnya, SMK harus menyesuaikan kurikulum dan pelatihan agar mampu melahirkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri mobil dan motor listrik.

“Beberapa SMK sudah bisa membuat motor listrik. Namun indikator penunjangnya perlu diperkuat, Komisi C siap mendukung penganggaran untuk pengembangan sektor ini agar bisa menjadi sumber pendapatan sekolah,” tegasnya.

BACA JUGA:Hari Listrik Nasional, PLN Jatim Tebar Energi Kebaikan

Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menyebut BLUD sebagai instrumen strategis  dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

BLUD menjadi solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi daerah. “Pemerintah pusat akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya,” kata Yudia.

Kasubdit BLUD Kemendagri, Raden Wisnu Saputro, menambahkan bahwa penerapan BLUD di SMK sejalan dengan agenda revitalisasi pendidikan vokasi. SMK memiliki potensi pendapatan dari core business yang berbasis kompetensi siswa.

“Pendapatan SMK bukan dari sewa fasilitas, tapi dari pengelolaan program yang produktif dan bernilai ekonomi. Potensi itu harus dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sekaligus sumber pendapatan,” jelas Wisnu.

Dengan penerapan PPK-BLUD, SMK diharapkan tidak hanya mencetak lulusan siap kerja. Tapi, menjadi institusi pendidikan yang mandiri secara finansial, adaptif terhadap perkembangan industri, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Sumber: