Kadin Jatim Genjot TKDV di 38 Daerah untuk Jawab Mismatch Pendidikan dan Industri

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun pada 2025. Di balik angka itu tersimpan paradoks: lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mendominasi angka pengangguran terbuka dengan persentase 6,78 persen.

Itu hampir dua kali lipat dari rata-rata provinsi 3,61 persen. Ketimpangan itu menjadi latar krusial di balik komitmen Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) untuk menuntaskan pembentukan TKDV di 38 kabupaten/kota pada 2026.

Langkah tersebut menjadi perluasan administratif sekaligus upaya sistemik untuk menjawab tantangan mengubah bonus demografi 42,09 juta jiwa menjadi kekuatan produktif, bukan beban sosial.

Hingga akhir 2025, baru 22 daerah, atau sekitar sekitar 60 persen, yang sudah membentuk TKDV. Enam belas wilayah tersisa, termasuk Surabaya, Malang, Blitar, dan kawasan Madura, masih dalam proses konsolidasi.

BACA JUGA:Kadin Jatim Siap Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jatim 8 Persen

BACA JUGA:Kadin Jatim Fasilitasi Pelaku Usaha Jadi Mitra Dapur MBG, Target 150 Titik di Seluruh Wilayah

Namun, fokus 2026 sedikit berbeda.  Dari fase sosialisasi ke implementasi nyata Strategi Daerah (Strada) yang selaras dengan Strategi Nasional (Stranas) vokasi.

"Kami tak lagi bermain di tataran retorika kelembagaan. Tantangannya kini adalah menerjemahkan kebijakan menjadi kurikulum yang relevan, magang yang bermakna, dan sertifikasi yang diakui industri," kata Direktur Kadin Institute sekaligus Ketua Pokja 3 TKDV Jatim Nurul Indah Susanti. 

Prosesi Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin, 23 Februari 2026.-Kadin Jawa Timur-

Analisis lebih dalam menunjukkan akar masalah terletak pada mismatch kronis antara output pendidikan vokasi dan kebutuhan riil industri.

Dari 2.174 SMK di Jawa Timur, hanya seperlimanya yang aktif berkolaborasi dengan sektor usaha melalui program seperti industri mengajar atau guru magang.

Padahal, struktur ekonomi provinsi didominasi industri pengolahan (31,32 persen), diikuti perdagangan (18,55 persen). Itu adalah sektor yang membutuhkan tenaga terampil secara masif.

BACA JUGA:Kadin Jatim Fasilitasi Pelaku Usaha Jadi Mitra Dapur MBG, Target 150 Titik di Seluruh Wilayah

BACA JUGA:HIPKI-Kadin Jatim Kerjasama Tingkatkan Tingkatkan Kualitas Tenaga Pengajar dan Lulusan Kursus

Sumber: