Jatim Termasif Gunakan Tanda Tangan Elektronik di Instansi Pemerintahan

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Pemprov Jatim kembali diganjar penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI. Kali ini, Pemprov meraih penghargaan Be Award 2025 kategori Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif, Sabtu, 22 November 2025.

Penghargaaan itu diberikan di Jakarta pada Kamis malam di TMII. Diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Khofifah menegaskan bahwa perolehan ini menjadi bukti bahwa Jatim menjadi pionir penerapan teknologi informasi dalam pemerintah yang modern. ”Yang efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya,” katanya Sabtu pagi. 

Tak hanya itu, penghargaan ini juga menjadi penyemangat bersama bagi Pemprov Jatim. Untuk terus memaksimalkan pengguna layanan sertifikat elektronik juga pemanfaatan tanda tangan elektronik, khususnya bagi Pemerintah Provinsi, Universitas, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BACA JUGA:Menkominfo dan Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Ke Istana Terkait Serangan Siber ke PDNS 2

BACA JUGA:Kepala BSSN: Pusat Serangan Siber PDNS 2 Ada di Surabaya

“Mari kita terus mendukung tata kelola pemerintahan digital kita yang terpercaya melalui pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik,” imbuhnya. 

Khofifah menegaskan, bahwa sertifikat elektronik memegang peranan strategis untuk memastikan layanan publik agar terlindungi kemanan informasinya. Sebab ancaman siber semakin hari semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi kolaborasi antar instansi. 

"Terima kasih atas penghargaan Be Award 2025. Penghargaan ini memacu semangat bagi instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah harus bergerak semakin cepat terintegrasi dan aman dalam menghadirkan layanan publik. Yang modern, efisien serta berorientasi kepada pemerintahan digital. 

Sebab, kata Nugroho, tansformasi digital sangat erat kaitannya dengan isu keamanan digital. Terutama dalam konteks perlindungan data dan informasi yaitu persandian atau cryptografi. 

"Secara mendasar keamanan siber menjadi penting, karena tanpa sistem yang aman informasi tidak akan berjalan dengan aman," pungkasnya.

Sebelumnya, awal November ini, Pemprov Jatim juga mendapat penghargaan dari BSSN. Saat itu, Pemprov diganjar penghargaan lantaran mampu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) seluruh kabupaten kota di Jatim. (*)

 

Sumber: