Edy Wuryanto: Minta Reformasi Sistem Rujukan Diiringi Kesiapan Faskes
Ketimpangan layanan kesehatan masih nyata. Edy Wuryanto mendorong pemerintah memastikan transformasi rujukan benar-benar memudahkan masyarakat.--
Banyak puskesmas, katanya, tidak mengetahui kuota layanan rawat jalan, jadwal praktik dokter spesialis, hingga ketersediaan IGD dan ICU di rumah sakit yang dituju.
BACA JUGA:Rudal Iran Hantam Pusat Kota Tel Aviv, Rumah Sakit Hingga Bursa Efek Rusak Parah
Akibatnya, pasien kerap tiba di rumah sakit namun ditolak karena kuota penuh. Situasi ini tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga menambah biaya non-medis yang harus dikeluarkan masyarakat.
Lebih jauh, ia menyoroti praktik rujukan antar rumah sakit yang masih kerap dibebankan kepada keluarga pasien. Seharusnya, menurutnya, rumah sakit proaktif mencarikan fasilitas tujuan yang memiliki kapasitas.
“Setiap RS mitra BPJS Kesehatan seharusnya punya desk pengaduan yang benar-benar bekerja membantu mencarikan RS tujuan,” ujarnya.
BACA JUGA:IDI Jatim: Rumah Sakit Asing Boleh Masuk, Asal ...
Pemerintah juga dinilai dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki integrasi sistem ini.
Mengenai alasan pemerintah bahwa sistem rujukan baru dapat memangkas durasi perpindahan pasien, Edy menilai akar masalah yang sebenarnya terletak pada ketidaksinkronan sistem digital BPJS Kesehatan dengan alur internal rumah sakit.
Ia mengungkapkan adanya keluhan pasien yang sudah mendapat slot antrean melalui aplikasi, namun tetap harus menunggu lama karena poli rumah sakit belum menyesuaikan alur digital tersebut.
“Kalau begini, digitalisasi hanya jadi etalase,” katanya.
Edy menegaskan bahwa reformasi rujukan tidak boleh berhenti pada istilah “berbasis kompetensi” semata. Yang terpenting, kata dia, adalah memastikan pasien tidak tersesat, tidak dipingpong antar fasilitas, dan tidak terbebani biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Esensi reformasi adalah memastikan pasien tidak tersesat, tidak dipingpong, dan tidak mengeluarkan biaya yang seharusnya ditanggung negara. Itu ukuran sederhana keberpihakan,” tegasnya(*)
*)Mahasiswa magang dari prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: