Bandara Morowali Ilegal Beroperasi sejak 2019, DPR RI Bakal Panggil Kementerian Terkait

IMIP sendiri merupakan kawasan industri nikel dengan luas sekitar 4.000 hektare.

Investor utama dari industri tersebut adalah Tsingshan Holding Group, Cina, yang diketahui berkembang pesat seiring tingginya permintaan global terhadap bahan baku baterai.

Ketiadaan perangkat negara di fasilitas penerbangan tersebut memicu kekhawatiran terjadinya keluar-masuk barang maupun pekerja asing tanpa pemantauan.

Padahal, bandara itu awalnya dibangun guna mendukung logistik perusahaan.

BACA JUGA:Usai Bertemu Jokowi, Presiden Prabowo Panggil Menhan dan Mendikti Saintek ke Kertanegara

BACA JUGA:Menhan AS Minta Tentara Berjanggut Lebih dari Setahun Dipecat, Ini Alasannya

Sjafrie disebut telah menyiapkan laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk rekomendasi agar aparat imigrasi, bea cukai, navigasi udara, dan otoritas penerbangan ditempatkan di bandara tersebut.

Menyikapi temuan itu, Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh turut mendesak pemerintah agar segera turun tangan. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu penyelundupan dan aktivitas ilegal yang membahayakan negara. “Ini mengancam kedaulatan negara,” ujar anggota Fraksi PKB DPR RI itu.

Komisi I berencana akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta kementerian dan lembaga terkait untuk meminta penjelasan lebih rinci.

Kunjungan kerja ke Morowali juga tengah dipertimbangkan saat ini. “Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” jelasnya.

BACA JUGA:Kemenhan Ambil Alih Anggaran BBM Alutsista, Sjafrie: Demi Transparansi dan Efisiensi

BACA JUGA:Anak Sering Berkelahi dan Kecanduan Game? Menhan Dukung Dedi Mulyadi Siapkan Pembinaan di Barak TNI

Isu ini dilaporkan telah melebar hingga ke media sosial. Sebuah akun X @yaniarXXX diketahui mengunggah sebuah video dengan caption “Bandara PT IMIP Morowali Ada negara dalam negara,” yang kemudian memicu diskusi warganet mengenai lemahnya pengawasan negara terhadap kawasan industri strategis.

Perdebatan soal keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan kembali menguat. 

Saat ini, pemerintah didesak untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada di bawah pengawasan negara agar tidak menjadi ruang abu-abu yang berpotensi disalahgunakan. (*)

Sumber: disway.id