Pemerintah Mau Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, Dibantu CSR Perusahaan

Pemerintah Mau Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, Dibantu CSR Perusahaan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Komplek Istana Presiden, Jakarta.-Setpres-

HARIAN DISWAY- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa proyek pembangunan 2.000 rumah untuk para korban banjir bandang di Sumatra didukung melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Pembangunan rumah tersebut akan dilakukan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

"Saya sampaikan, nanti CSR–CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban di Sumatra," kata Ara, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 Desember, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.

Ia menjelaskan bahwa dukungan CSR untuk membangun 2.000 rumah bagi para penyintas bencana di Sumatra merupakan wujud kerja sama sosial.

Banyak perusahaan siap memberikan dukungan dalam pembangunan rumah bagi para korban.

"Ini adalah bentuk gotong royong. Jadi, saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap dibantu untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatra," jelasnya.

BACA JUGA:Wujud Peduli dan Empati, SIER Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

BACA JUGA:Bantuan Internasional untuk Bencana Sumatra Jadi Polemik: Aceh Terbuka, Pemerintah Pusat Pilih Mandiri

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid siap bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan tanah untuk tempat tinggal bagi korban banjir di Sumatra.

Ia menyatakan bahwa jika masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak banjir memerlukan tempat tinggal, baik sementara maupun permanen, tetapi belum tersedia tanah, kementeriannya akan berupaya menggunakan tanah negara yang saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di daerah tersebut.

Nusron juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum dilakukan survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana di Sumatra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesediaannya untuk sementara mencabut Hak Guna Usaha bila diperlukan untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

BACA JUGA:56 Ton Bantuan dari Sumsel Tiba di Silangit, Siap Disalurkan ke Wilayah Terdampak Bencana

BACA JUGA:Wamenkes Sebut Kerusakan 125 Jembatan Jadi Hambatan Utama Bantuan Banjir Bandang Aceh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: