Pemprov Jatim Jadikan 5 SLB di Jatim Menjadi Sekolah Negeri

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan inklusi. Untuk kali pertama, Dindik Jatim melakukan proses "penegerian" secara serentak terhadap lima Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta di Jawa Timur.

Langkah strategis ini diambil untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan bagi siswa disabilitas di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum memiliki SLB Negeri. Kelima sekolah tersebut tersebar di lima daerah: Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa proses transisi status ini sudah mencapai tahap final. Jika tidak ada aral melintang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan meresmikan langsung status baru kelima sekolah tersebut pada Senin, 29 Desember 2025 mendatang.

"Alhamdulillah, proses penegerian sudah rampung 100 persen. Tinggal menunggu peresmian oleh Ibu Gubernur di SLB-B Karya Mulia Surabaya," ujar Aries, Sabtu, 26 Desember 2025.

BACA JUGA:Meski Bukan Penentu Kelulusan, Dindik Jatim Dorong Siswa Serius Kerjakan TKA, Ini Alasannya

BACA JUGA:Bekali Calon Kepala Sekolah, Kadindik Jatim Minta Pemimpin Harus Adaptif, Kreatif, Kolaboratif, dan Akuntabel

Aries menjelaskan, penegerian ini bukan sekadar perubahan papan nama. Dengan status negeri, pemerintah provinsi memiliki ruang lebih luas untuk mengintervensi anggaran, terutama dalam perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) serta pengembangan mutu layanan.

"Fokus kami setelah ini adalah peningkatan kompetensi dan kualitas layanan. Sekolah swasta yang lahannya milik pemprov dan memenuhi syarat operasional, memang kami prioritaskan untuk naik status," imbuhnya.

Senada dengan Aries, Kabid PKPLK Dindik Jatim, Iva Chandraningtyas, menyebutkan bahwa seluruh aspek administratif, mulai dari validasi, asistensi, hingga terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub), telah selesai. Menariknya, penegerian ini menjadi solusi krusial bagi Surabaya yang selama ini belum memiliki SLB Negeri.

"SLB Negeri ini punya fungsi strategis. Khusus di Surabaya, ini akan menjadi SLB negeri pertama yang memberikan layanan pendidikan berkelanjutan hingga 12 tahun," jelas Iva.

Perubahan status ini tentu membawa dampak pada struktur internal sekolah. Di SLB-B Karya Mulia Surabaya misalnya, yang memiliki 131 siswa dari jenjang TK hingga SMA. Selama ini, sekolah dipimpin oleh empat kepala sekolah berbeda di tiap jenjang.

"Setelah resmi negeri, struktur organisasi akan dirampingkan menjadi satu kepala sekolah saja di bawah kewenangan Pemprov," ungkap Kepala SMPLB-B Karya Mulia, Agus Hadi.

Kesiapan sarpras di Karya Mulia sudah dipoles habis-habisan, mulai dari pagar hingga tata ruang. Namun, tantangan utama ada pada sumber daya manusia. Saat ini terdapat 21 Guru Tetap Yayasan (GTY) yang kesejahteraannya masih bergantung pada SPP wali murid dengan kisaran gaji Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta.

"Kami sedang berkonsultasi agar guru-guru non-ASN ini bisa beralih status menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) atau PPPK paruh waktu, sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin oleh provinsi," harap Agus.

Sumber: