Pengibaran Bendera Bulan Bintang Marak di Aceh Utara, Sekjen PDIP: Jangan Dipolitisisasi

ACEH UTARA, HARIAN DISWAY - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara terkait pengibaran bendera merah bersimbolkan bulan dan bintang di ACEH UTARA.

Di tengah riuhnya penanganan bencana hidrometeorologis di sejumlah wilayah di Sumatra, aksi warga itu menarik perhatian kalangan masyarakat, tak terkecuali partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

Aksi itu dinilai identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, PDIP meminta agar persoalan tersebut tidak dikaitkan ke ranah politik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu bendera negara secara konstitusional, yakni Sang Saka Merah Putih. 

BACA JUGA:Akses Simpang KKA Sepenuhnya Pulih, Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Tersambung

BACA JUGA:Kasad Maruli Kecam Oknum yang Sabotase Jembatan Bailey, Sebut Pelaku Biadab Karena Membahayakan Warga Aceh

Hasto menilai aksi pengibaran bendera bulan bintang perlu dilihat dalam konteks sosial dan kemanusiaan, terutama di tengah situasi darurat pascabencana seperti pada saat ini.

“Dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 29 Desember 2025.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November lalu semestinya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas nasional.

Ia mengimbau agar seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi darurat pascabencana untuk kepentingan politik tertentu.

BACA JUGA:Pemerintah Rampungkan 6 Jembatan di Aceh, 12 Lainnya Sedang Dikebut

BACA JUGA:Aktivitas Pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar ditarget Mulai Berjalan Januari 2026, Pemulihan Dikebut

“Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,” ujarnya melanjutkan.

PDIP, lanjut Hasto, mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan konkret di lapangan. Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah rehabilitasi fasilitas sosial yang rusak serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat bencana.

Sumber: