Penyaluran Pupuk Bersubsidi 1 Januari 2026 Lancar, Stok Nasional Capai 1,04 Juta Ton

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Penyaluran pupuk bersubsidi pada hari pertama 2026 berjalan lancar di seluruh Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat 208 transaksi penebusan dalam kurun waktu 00.00–00.30 WIB, tersebar di 11 provinsi, termasuk Jawa Timur, Papua Selatan (Merauke), dan Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk sejak detik pertama pergantian tahun.

“Ini wujud komitmen kami mendukung swasembada pangan melalui distribusi pupuk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai HET,” ujarnya, Kamis, 1 Januari 2026.

BACA JUGA:Pupuk Indonesia Dukung Jambore PPL Polewali Mandar, Perkuat Peran Penyuluh Pertanian di Sulbar

BACA JUGA:Pupuk Indonesia Teken Kontrak 9,8 Juta Ton, Siap Salurkan Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026

Petani Apresiasi Akses 24 Jam via Aplikasi i-Pubers

Antusiasme tinggi ditunjukkan petani sejak malam Tahun Baru. Suhaeri, petani asal Jember, Jawa Timur, menjadi penebus pertama secara nasional.

Ia berhasil menebus pupuk urea dan NPK Phonska di Kios UD Aneka pukul 00.01.34 WIB menggunakan KTP dan pembayaran tunai melalui aplikasi i-Pubers.

“Alhamdulillah mudah dan lancar. Terima kasih kepada Pemerintah, Kementan, dan Pupuk Indonesia,” katanya.

Petani lain, seperti Sarino (Purworejo), Fahchur Hamid (Merauke), dan Sahrul (NTB), juga melaporkan kelancaran akses meski di tengah malam. Mereka menyebut kebijakan ini sangat membantu persiapan musim tanam awal 2026.

BACA JUGA:HUT ke-48, Pupuk Kaltim Salurkan 836 Ribu Ton Pupuk ke Petani di 10 Provinsi

BACA JUGA:Perpres 113 Tahun 2025 Bikin Industri Pupuk Makin Efisien

Stok Aman, Distribusi Terintegrasi

Per 1 Januari 2026, stok pupuk nasional (subsidi dan nonsubsidi) mencapai 1,04 juta ton. Distribusi didukung ratusan gudang, armada laut, dan jaringan darat yang menjangkau seluruh titik serah di Indonesia.

Penyaluran dipantau secara real-time melalui Command Center dan aplikasi i-Pubers, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).

Landasan Hukum: Perpres 113/2025

Keberhasilan ini didukung Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, yang memberikan kepastian hukum bagi Pupuk Indonesia untuk menjalankan kontrak penyaluran 9,8 juta ton pupuk bersubsidi di 2026, untuk sektor pertanian dan perikanan.

Sumber: