Menkes Sebut Indonesia Krisis Dokter, Muhammadiyah Siap Percepat Pemenuhan Nasional

MAGELANG, HARIAN DISWAY - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan Indonesia tengah menghadapi krisis serius kekurangan tenaga dokter dengan rasio hanya 0,4 hingga 0,7 dokter per 1.000 penduduk, Kamis, 8 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat kunjungan dan peluncuran Fakultas Kedokteran dan Profesi Universitas Muhammadiyah Magelang di Auditorium Kampus I UNIMMA, Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Ia menyebut posisi Indonesia berada di peringkat kedelapan di ASEAN dan menjadi negara dengan rasio dokter terendah di antara negara G20.

Menurut Budi, berdasarkan standar World Health Organization dan World Bank, negara berpendapatan menengah bawah seharusnya memiliki rasio minimal satu dokter per 1.000 penduduk. Sementara rata-rata dunia telah mencapai 1,76 dokter per 1.000 penduduk.

“Angkanya jelas. Indonesia masih tertinggal,” kata Budi Gunadi Sadikin.

BACA JUGA:Muhammadiyah Nilai Kasus Kredit Sritex Lemah dari Perspektif Kebijakan Publik

BACA JUGA:Surat Terbuka untuk PP Muhammadiyah: Meneruskan Jihad Konstitusi UU Air

Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan sekitar 280.000 dokter. Namun, jumlah dokter yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan nasional sehingga menimbulkan kesenjangan layanan kesehatan di berbagai daerah.

Menkes menyebut untuk mengejar standar minimal tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 140.000 dokter. Sementara itu, kapasitas produksi lulusan kedokteran saat ini masih terbatas, yakni sekitar 12.000 hingga 14.000 dokter umum dan 2.700 dokter spesialis per tahun.

Dengan kondisi tersebut, Budi memperkirakan Indonesia akan tertinggal sekitar 12 tahun dari standar minimal WHO jika tidak dilakukan percepatan signifikan. Selain jumlah, persoalan distribusi tenaga kesehatan juga menjadi tantangan besar.

Ia menjelaskan sebagian besar fakultas kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Maluku dan Nusa Tenggara terus mengalami kekurangan dokter. Oleh karena itu, pembukaan fakultas kedokteran baru harus diprioritaskan di luar Jawa.

BACA JUGA:Mendagri Tegaskan Bantuan Beras dari UEA Tidak Dikembalikan, Disalurkan Lewat Muhammadiyah

BACA JUGA:Muhammadiyah Serukan Penanganan Bencana yang Empatik dan Bebas Muatan Politik

“Pembukaan fakultas kedokteran baru harus diprioritaskan di luar Jawa,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir menyatakan kesiapan Muhammadiyah untuk mendukung percepatan pemenuhan dokter nasional. Saat ini, Muhammadiyah memiliki 164 perguruan tinggi dan telah mengelola 23 fakultas kedokteran.

Sumber: