Gagal di Timur Tengah, AS Bidik Amerika Latin

TIDAK ADA hukum internasional yang benar-benar ditegakkan. Dan, yang memberikan contoh buruk untuk pelanggaran penegakan hukum internasional itu adalah negara adidaya yang mengeklaim diri sebagai kiblat demokrasi: Amerika Serikat (AS). 

Tak ada hukum internasional dan tak ada negara di dunia yang benar-benar berdaulat karena AS bisa datang kapan saja, membombardir kedaulatan sebuah negara, dan menangkap seorang presiden dari sebuah negara merdeka.

MADURO, KORBAN KETIGA

Kita hitung sejak usainya Perang Dunia II. Presiden Venezuela Nicolas Maduro adalah presiden ketiga yang menjadi korban arogansi dan pelanggaran kedaulatan sebuah negara oleh AS. 

BACA JUGA:Sejarah Campur Tangan AS di Amerika Latin

BACA JUGA:CN-235 Terima Order 100 Unit ke Afrika dan Amerika Latin

Sebelumnya, militer AS pernah melakukan hal yang sama kepada Presiden Panama Manuel Noriega (1989) dan Presiden Irak Saddam Hussein (2003). 

Jika Saddam Hussein ditangkap dan digulingkan dengan tuduhan menyimpan senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction), Noriega dan Maduro ditangkap AS dengan tuduhan kedua presiden Amerika Latin itu menjadi dalang perdagangan narkotika (drug trafficking) internasional. 

Seperti halnya Presiden George H.W. Bush dan anaknya, George W. Bush, yang menangkap Noriega dan Saddam Hussein melalui sebuah operasi militer lintas negara, Donald Trump juga merasa berhak melakukan hal yang sama kepada Nicolas Maduro. George H.W. Bush, George W. Bush, dan Donald Trump adalah presiden yang diusung Partai Republik. 

BACA JUGA:Pertamina Evakuasi Perwira dari Irak, Pastikan Keselamatan di Tengah Konflik Timur Tengah

BACA JUGA:AS Bom Situs Nuklir Iran, Akankah Awan Radioaktif Mencemari Timur Tengah?

Langkah AS menyerang Venezuela menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia. AS terang-terangan memberikan contoh bagaimana hukum internasional bisa dilanggar dengan mudah selama sebuah negara memiliki kekuatan militer yang besar. 

Invasi militer AS ke Venezuela memicu gejolak baru dalam konstelasi geopolitik global. Rusia dan Tiongkok mengecam keras tindakan AS itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Sejumlah pengamat politik internasional menyebutkan, jika AS boleh melakukan agresi militer ke Venezuela dengan alasan penegakan hukum dan demokrasi, negara lain juga bisa melakukan hal yang sama.

Sumber: