Disinggung Hidupkan Militerisme, Prabowo: Kita Cek Batas Kepemimpinan yang Otoriter

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa unjuk rasa dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian sah dari demokrasi. Namun, ia menolak segala bentuk fitnah yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Demokrasi silakan, koreksi silakan, kritik itu bagus. Tapi fitnah itu tidak bagus,” kata Prabowo saat Perayaan Natal Nasional.

Prabowo menyatakan bahwa seluruh agama melarang kebohongan dan fitnah karena dapat menimbulkan keraguan, perpecahan, serta kebencian. Ia mencontohkan ajaran Kristen yang menentang kebohongan, serta ajaran Islam yang memandang fitnah sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan.

Ia menekankan bahwa kritik seharusnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik justru dapat melindungi seorang pemimpin dari kesalahan.

BACA JUGA:Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Seluruh Menteri Hadir

BACA JUGA:Prabowo Panggil Dasco dan Menlu Sugiono, Bahas Penanganan Bencana Sumatra

“Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, tapi sesungguhnya itu mengamankan,”ujarnya.

Prabowo juga membagikan pengalaman pribadi, seperti ketika ajudannya mengingatkan soal kancing baju atau tanda pangkat yang terlewat. Ia menilai teguran semacam itu bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga kehormatan dan profesionalisme seorang pemimpin.

Terkait tudingan bahwa dirinya berupaya menghidupkan kembali militerisme, Prabowo menyatakan tidak menutup diri terhadap kritik tersebut. Ia menganggapnya sebagai peringatan untuk melakukan evaluasi. 

“Kalau ada yang teriak Prabowo mau hidupkan lagi militerisme, saya koreksi. Kita lihat benar atau tidak, kita panggil ahli hukum, kita cek batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ujarnya.

BACA JUGA:Banyak Kritik soal Menteri Turun ke Lokasi Bencana, Prabowo: Biar Tahu Langsung Masalahnya, Masa' Mau Macul

BACA JUGA:Presiden Prabowo Perkirakan Kebutuhan 90 Ribu Rumah bagi Korban Banjir di Sumatra dan Aceh

Ia menegaskan bahwa sikap terbuka terhadap kritik merupakan kunci dalam menjaga demokrasi dan memastikan kekuasaan dijalankan sesuai dengan konstitusi.

*) Mahasiswa magang Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sumber: