Prabowo Panggil Dasco dan Menlu Sugiono, Bahas Penanganan Bencana Sumatra
Presiden Prabowo Subianto memanggil Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Widya Chandra untuk membahas percepatan penanganan bencana Sumatra.-Setkab-
JAKARTA, HARIAN DISWAY — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat sore, 2 Desember 2026.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan dan strategi penanganan bencana di Pulau Sumatra, sekaligus penugasan awal tahun bagi jajaran pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
BACA JUGA:23 Daerah di Sumatra Masuk Fase Transisi Darurat, Korban Meninggal Capai 1.157 Jiwa
Melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo terlihat memimpin langsung rapat tersebut di kediaman dinasnya.
Dalam rapat tersebut, Dasco melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra.
Selain menjabat wakil ketua DPR, Dasco juga diketahui memegang peran sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR.
Tak hanya menerima laporan, Prabowo juga memberikan penugasan khusus kepada masing-masing peserta rapat sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan bencana di awal tahun.
“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” lanjut keterangan tersebut.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Perkirakan Kebutuhan 90 Ribu Rumah bagi Korban Banjir di Sumatra dan Aceh
BACA JUGA:Daftar Influencer Kena Teror Bangkai Ayam hingga Bom Molotov usai Soroti Bencana Sumatra
Pertemuan di Widya Chandra ini melanjutkan rangkaian agenda Presiden dalam menangani dampak bencana.
Sehari sebelumnya, Prabowo juga mengawali tahun 2026 dengan memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh, untuk membahas dampak bencana, kondisi pengungsi, pembangunan hunian sementara, serta langkah-langkah rehabilitasi dan pemulihan yang sedang dijalankan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: