Pelajaran dari Dua Konflik untuk Pertahanan Udara Indonesia

Karakas mengoperasikan peluncur rudal jarak pendek Mistral, rudal jarak menengah Buk, serta rudal jarak jauh S-300. Akan tetapi, masalah kuantitas, pemerataan, dan integrasi yang serius menghambat operasional sistem tersebut secara signifikan.

Menurut International Institute of Strategic Studies (IISS), Venezuela hanya memiliki dua unit peluncur rudal S-300 dan 9 peluncur rudal Buk. Adapun sebagian besar sishanud Venezuela didominasi 44 peluncur rudal S-125 yang telah berusia di atas 30 tahun. Lebih lanjut, dalam peta yang dirilis situs Global Security, persebaran peluncur tersebut amat tidak merata. 

Negara tersebut hanya memiliki masing-masing 1 pangkalan S-300, Buk, dan S-125. Padahal, tiga sistem tersebut memiliki jarak tempuh yang paling mumpuni untuk melindungi ruang udara Venezuela.

Sementara itu, persebaran KS-1C Kamboja tidak banyak diketahui. Namun, beberapa sumber meyakini bahwa Kamboja mengoperasikan empat unit KS-1C untuk melindungi ibu kota Phnom Penh sebelum akhirnya diterjunkan ke perbatasan Thailand. 

Kuantitas yang minim dan persebaran peluncur rudal yang tidak merata tentu menyebabkan sempitnya area perlindungan (coverage) sehingga sulit merespons serangan dadakan dari berbagai penjuru mata angin.

Selain itu, ketiadaan respons sistem pertahanan udara kedua negara ketika terhadi serangan juga mengindikasikan bermasalahnya koordinasi dari markas besar ke unit-unit pertahanan udara. Artinya, terdapat persoalan integrasi sistem pertahanan yang serius di kedua negara dengan keseluruhan organisasi pertahanan. 

Seharusnya, setelah radar menangkap aset udara musuh masuk ke dalam wilayah udara, pertahanan udara jarak jauh harus langsung memberikan respons ketika aset musuh masuk ke ruang tembak. 

Apalagi, dalam kasus Venezuela, sebagian besar sishanud mereka berasal dari Rusia sehingga seharusnya masalah integrasi dapat diminimalkan.

Aneka permasalahan tersebut perlu dicermati Indonesia yang dalam lima tahun terakhir gencar memodernisasi militernya. Kondisi sishanud Indonesia masih memprihatinkan. Alutsista masih didominasi peluncur rudal panggul atau jarak pendek seperti Mistral, QW-3, dan Starstreak. 

Indonesia hanya memiliki dua sishanud jarak menengah untuk melindungi Jabodetabek, yakni NASAMS yang telah beroperasi sejak 2020. 

Bahkan, masih banyak satuan pertahanan udara yang masih ”setia” berlatih menggunakan alutsista uzur seperti meriam S-60 –yang kerap dicap sebagai ”monumen” oleh khalayak. 

Tentu, kondisi tersebut sangat tidak layak di era perkembangan jet tempur yang kian pesat.

Layaknya Venezuela dan Kamboja, coverage dari sishanud Indonesia pula sangat sempit. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ruang udara Indonesia sangat luas, mencapai 7,7 juta kilometer persegi. 

Apalagi, Indonesia dikelilingi negara-negara dengan armada pesawat tempur canggih. Australia memiliki armada F-35, sedangkan Tiongkok telah menempatkan pesawat tempurnya di Kepulauan Spratly yang hanya berjarak 1.800 kilometer dari Jakarta.

Praktis, Indonesia perlu menambah dan memeratakan jumlah sishanud, khususnya untuk melindungi kawasan vital di Indonesia. Langkah pemerintah untuk membeli sishanud jarak menengah dan jauh seperti Hisar dan Siper dari Turkiye pada 2022 tentu patut diapresiasi. 

Sumber: