Sekolah Rakyat di Jatim Gunakan Kurikulum Nasional, Gaji Guru Dipastikan Tidak Dirapel

SURABAYA, HARIAN DISWAY, Pemerintah memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jawa Timur tetap mengacu pada kurikulum nasional dan tidak berbeda secara akademis dengan sekolah umum.

Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar kebutuhan pendidikan dan fasilitas mereka dapat dipenuhi langsung oleh negara.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan, Sekolah Rakyat secara langsung berada dibawah kewenangan Kementerian Sosial.

Sementara di tingkat provinsi, pelaksanaannya melibatkan Dinas Sosial bersama dinas terkait di kabupaten/kota.

Aries Agung Paewai, kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur--

Sekolah Rakyat mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sejak awal pendiriannya, penyusunan kurikulum dilakukan secara bersama-sama antara kementerian terkait dan Dinas Sosial.

Kepala sekolah pun direkrut dari sekolah-sekolah umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Sekolah Rakyat ini ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. Di Jawa Timur, pelaksanaannya bersama Dinas Sosial dan Pemerintah kabupaten/kota,” ujar Aries.

BACA JUGA:Aries Agung Peawai Resmi Jadi Pj Wali Kota Batu, Gubernur Khofifah Titip Hal Ini

BACA JUGA:Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat 9 Banjarbaru, Disambut Yel-Yel dari Siswa

Aries menegaskan, kurikulum yang diterapkan tetap menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan demikian, secara akademis tidak ada perbedaan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum, termasuk dalam hal kelulusan dan ijazah.

“Tidak ada perbedaan secara akademis karena tetap menggunakan kurikulum nasional. Kalau berbeda tentu akan berdampak pada ijazahnya, itu tidak mungkin,” tegasnya.

Terkait tenaga pendidik, Aries menyebutkan bahwa evaluasi terus dilakukan di masing-masing Sekolah Rakyat. Apabila terdapat kekurangan guru, maka akan dilakukan penambahan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.

“Saat ini masih cukup, karena jumlah murid di Sekolah Rakyat relatif ideal. Tidak seperti sekolah umum yang jumlah siswanya bisa lebih dari seribu. Di Sekolah Rakyat paling banyak sekitar 100 sampai 200 siswa,” katanya.

BACA JUGA:Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Sekolah Rakyat Terbanyak, Khofifah Sebut Tahun Ini Ditambah 8 Unit Lagi

BACA JUGA:166 Sekolah Rakyat Diresmikan, Kepala Bakom RI: Negara Hadir untuk Anak-anak Miskin Ekstrim

Menanggapi isu adanya gaji guru yang dirapel mulai Februari dan dibayarkan pada Maret, Aries memastikan kabar tersebut tidak benar. Ia menjelaskan, pencairan anggaran memang memerlukan proses administrasi dan kelengkapan berkas, sehingga waktu pencairannya bisa berbeda di tiap wilayah.

“Tidak ada gaji yang dirapel. Kalau administrasinya sudah lengkap, langsung bisa dicairkan. Jadi tidak perlu resah,” pungkasnya.(*)

 *) Peserta Magang Kemnaker RI.

Sumber: