Transparansi vs Verifikasi: Catatan atas Polemik Dugaan Pelanggaran terhadap Data Pribadi oleh Dispendukcapil Surabaya

Namun, polemik kasus ini harus dilihat sebagai masukan dan pandangan bahwa seharusnya nantinya lembaga tersebut tidak hanya berperan reaktif, tetapi juga proaktif menyusun pedoman teknis yang mengikat bagi instansi publik, termasuk dispendukcapil, mengenai bagaimana data warga boleh ditampilkan, dibagikan, dan diverifikasi.

Pada akhirnya, polemik dugaan kasus bocornya data di Dispendukcapil Surabaya bukan sekadar soal satu daerah atau satu insiden. Hal itu dapat dilihat sebagai ujian bagi komitmen kita terhadap pelindungan data pribadi di tengah dorongan digitalisasi layanan publik. 

Transparansi penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak privasi warga. Verifikasi diperlukan, tetapi harus dirancang sesuai prinsip hukum PDP.

Jika kita gagal belajar dari kasus ini, kebocoran berikutnya hanya menunggu waktu. Sebaliknya, jika ditangani sebagai peluang reformasi tata kelola data, Surabaya bisa menjadi titik balik menuju pemerintahan digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak warga.

Surabaya pasti bisa! (*)  

*) Masitoh Indriani adalah dosen hukum siber, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

 

 

 

Sumber: