Islah NU: Pemulihan Gus Yahya sebagai Langkah Menuju Persatuan dan Perbaikan Tata Kelola

BACA JUGA:KH Miftachul Akhyar Kirim Surat kepada Gus Yahya, Minta Klarifikasi soal Undangan Harlah Ke-100 PBNU

Salah satu poin krusial dari keputusan pleno adalah penetapan untuk meninjau ulang seluruh surat keputusan (SK) yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap sesuai SK PAW 2024. 

Peninjauan itu mencakup SK PBNU, badan otonom, dan lembaga-lembaga terkait dengan target percepatan penerbitan SK yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) NU. 

Hal itu menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik tidak hanya fokus pada persoalan jabatan, tetapi juga pada pembenahan sistem yang menjadi dasar keberlangsungan organisasi.

Selain itu, PBNU menekankan akan melakukan perbaikan tata kelola, khususnya di bidang keuangan dan sumber daya manusia, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Termasuk di dalamnya adalah pemulihan sistem administrasi dan persuratan seperti kondisi sebelum November 2025. Upaya itu sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan kembali baik di kalangan jamaah NU maupun masyarakat luas terhadap pengelolaan organisasi yang merupakan salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia.

Sebagai langkah ke depan, PBNU telah menetapkan jadwal musyawarah nasional (munas) dan konferensi besar (konbes) pada bulan Syawal 1447 Hijriah (sekitar April 2026) serta penyelenggaraan muktamar ke-35 pada Juli-Agustus 2026. 

Agenda itu menjadi momentum bagi NU untuk menyusun arah kebijakan masa depan, mengakomodasi aspirasi dari berbagai tingkatan organisasi, dan memperkuat peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, a’wan syuriyah PBNU juga menyampaikan tausiyah yang menekankan pentingnya islah dan supremasi syuriyah sebagai ruh sejarah NU. Pesan tersebut mengingatkan bahwa NU telah lama dikenal sebagai organisasi yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Keputusan untuk memulihkan Gus Yahya bukanlah pengkhianatan terhadap prinsip, melainkan bentuk kesadaran bahwa persatuan organisasi adalah kunci untuk menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat dan pemeliharaan nilai-nilai khittah NU yang telah dijunjung tinggi selama lebih dari satu abad.

Keputusan rais aam dan hasil rapat pleno itu harus dilihat sebagai langkah awal yang positif. Tantangan sebenarnya terletak pada implementasi berbagai kebijakan pembenahan yang telah ditetapkan.

Semua pihak di dalam NU perlu bersinergi untuk memastikan bahwa perbaikan tata kelola berjalan sesuai rencana dan organisasi dapat kembali fokus pada program-program yang bermanfaat bagi umat dan negara. 

Dengan demikian, NU tidak hanya mampu mengatasi konflik internal, tetapi juga makin kuat dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang. Wallahu a’lam bisshawab. (*)

*) H. Imam Kusnin Ahmad adalah wartawan dan aktif di PW ISNU Jawa Timur.

 

Sumber: