Soal Kunjungan ke Keraton Solo, Fadli Zon: Bukan untuk Urus Konflik Internal

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri polemik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang belakangan kembali memanas.

Kehadiran pemerintah ke lingkungan Keraton Solo dipastikan bukan untuk mengurus konflik keluarga, melainkan menjalankan fungsi negara terkait pelestarian budaya dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa konflik internal Keraton Solo telah berlangsung cukup lama. Pemerintah, kata dia, telah berupaya membuka ruang dialog dengan mengundang kedua pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah melalui mekanisme mediasi.

BACA JUGA:Jenazah Raja Keraton Surakarta PB XIII Disemayamkan di Imogiri, Tanggal 4 November!

BACA JUGA:Raja Keraton Surakarta PB XIII Wafat, Berikut Profil dan Perjalanan Hidupnya!

"Kraton Solo ini konfliknya memang atau perselisihannya sudah cukup panjang jadi memang yang kami lakukan ini setelah 40 hari surutnya Pakubowono ke-XIII kita undang semua pihak, tapi yang datang tentu yang kita engange," katanya saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.

Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Fadli mengungkapkan bahwa salah satu pihak memilih tidak hadir lantaran mempermasalahkan format undangan yang dikirim oleh Kementerian Kebudayaan.

"Nah, ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian kebudayaan salah mengirim undangan, undangannya yang dimau pakai nama rajanya gitu, padahal rajanya sedang ada 2, kira-kira gitu ya jadi saling mengklaim," jelasnya.

BACA JUGA:Kejagung Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Sritex ke Kejaksaan Surakarta

BACA JUGA:Tim Medis di Surakarta Diserang Oleh Oknum Brimob

Untuk menghindari pengakuan sepihak atas status tertentu di lingkungan keraton, pemerintah akhirnya mengambil jalan administratif dengan mengundang kedua pihak menggunakan nama yang tercantum di KTP masing-masing.

"Nah jadi tentu yang datang yang kita engange, dan sebetulnya yang kita tunjuk adalah pelaksana namanya penanggungjawab. Karena Kraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah kota Solo dari provinsi kemudian dari APBN," jelasnya.

Fadli menegaskan, tujuan utama kehadiran pemerintah di Keraton Solo adalah meminta kejelasan pertanggungjawaban hibah yang telah diberikan, termasuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BACA JUGA:Kakanwil Ditjenpas Jatim Pimpin Benchmarking Zona Integritas di Bapas Surakarta

Sumber: disway.id