Pemerintah Bersikap Keras Berantas Saham Gorengan Usai IHSG Anjlok Dua Hari

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Praktik saham gorengan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari berturut-turut dan menimbulkan kekhawatiran investor.

Menurut pemerintah, manipulasi harga saham dapat merusak kredibilitas pasar modal nasional. Pemerintah tidak akan membiarkan praktik manipulasi saham terus berlangsung karena menjadi penyebab utama gejolak pasar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan peran negara sangat penting untuk melindungi dan menjaga kepercayaan investor agar tidak terus menurun. 

BACA JUGA:IHSG Rontok, Permainan atau Mekanisme Pasar

BACA JUGA:Dirut BEI Mundur, Purbaya Sebut Sinyal Positif

"Negara tidak menoleransi manipulasi harga saham atau praktik saham gorengan. Tindakan seperti itu merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal nasional," ucap Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu, 31 Januari 2026. 

Ia menjelaskan bahwa kepercayaan investor sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

"Kepercayaan investor sangat penting karena investasi asing dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong ekonomi yang berkelanjutan," ujar Airlangga.

BACA JUGA:IHSG Anjlok Hingga 'Trading Halt', OJK Siapkan Aturan Saham Free Float Minimal 15 Persen

BACA JUGA:IHSG Anjlok Sampai Trading Halt, OJK Siapkan Langkah Transparansi Kepemilikan Saham 

Seiring dengan langkah tersebut, pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola pasar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penataan terhadap saham-saham gorengan pun dikaitkan dengan praktik spekulasi yang bersifat manipulatif. 

"Penertiban praktik spekulatif, pemerintah tidak mentolerir saham gorengan manipulatif (yang) merusak kredibilitas pasar modal," tegas Airlangga.

Di luar upaya penindakan hukum, pemerintah juga mengupayakan langkah struktural berupa demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk memperjelas struktur kepemilikan dan memperbaiki tata kelola.

Sumber: disway.id