Pemprov Jatim Upayakan Sekolah Rakyat Rintisan Jadi Permanen, Lahan Jadi Kendala Utama

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) terbanyak di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 26 Sekolah Rakyat rintisan yang masih aktif beroperasi dengan jumlah siswa mencapai 2.450 orang.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan seluruh SR yang berjalan di Jawa Timur masih berstatus rintisan dan belum memiliki gedung atau lokasi resmi. Pemprov tengah dipersiapkan rintisan-rintisan tersebut untuk menjadi SR permanen.

Saat ini, masing-masing kabupaten/kota pada prinsipnya telah menyiapkan lahan, meski sebagian masih dalam proses verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Jawa Timur saat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 SR rintisan dengan sekitar 2.450 siswa. Beberapa daerah masih dalam proses verifikasi lahan karena ada persyaratan tertentu, seperti lahan harus bebas sengketa dan minimal seluas enam hektare,” ujarnya.

BACA JUGA:Pembangunan Sekolah Rakyat Kota Pasuruan Berdiri di Lahan Sawah Produktif, DPRD Soroti Alih Fungsi Lahan

BACA JUGA:Sekolah Rakyat di Jatim Gunakan Kurikulum Nasional, Gaji Guru Dipastikan Tidak Dirapel

Beberapa daerah seperti Kota Batu, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Probolinggo masih berada dalam tahap persiapan dan verifikasi lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Proses verifikasi ini mensyaratkan lahan bebas sengketa, berbentuk kotak, serta memiliki luas minimal enam hektare. Dari 26 SR rintisan yang ada, tercatat sembilan SR masih belum memperoleh persetujuan lahan.

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo saat mengunjungi sekolah rakyat. Di tahun 2027 Pemprov Jatim akan mengupayakan realisasi penambahan SMA negeri di Kota Pasuruan -Lailiyah Rahmawati -

Apabila hingga tahun 2026 lahan tersebut belum siap, maka proses belajar mengajar akan tetap dilaksanakan di SR rintisan. Alternatif lain yang disiapkan adalah pengalihan siswa ke SR terdekat yang telah memiliki lahan permanen.

Sebagai contoh, siswa dari Kota Batu dapat dialihkan ke SR di Kabupaten Malang apabila lahan di Kota Batu belum tersedia. Hal serupa juga berlaku untuk wilayah Mojokerto.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Jadi Solusi Putus Rantai Kemiskinan, Menteri PPPA Tekankan Disiplin Positif dan Perlindungan Anak

BACA JUGA:Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Sekolah Rakyat Terbanyak, Khofifah Sebut Tahun Ini Ditambah 8 Unit Lagi

Jika Kabupaten Mojokerto belum memiliki lahan, sementara Kota Mojokerto sudah siap, maka siswa akan dipusatkan di SR Kota Mojokerto. Kapasitas SR permanen di lahan baru sendiri dapat menampung hingga 1.000 siswa.

Skema pemetaan dan pengalihan siswa ini tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga merupakan bagian dari desain kebijakan Kementerian Sosial. Prinsip utama yang dipegang adalah memastikan seluruh siswa yang telah masuk SR rintisan tetap dapat melanjutkan pendidikan di SR permanen.

Sekretaris Dinsos Jawa Timur Yusmanu menegaskan bahwa dalam program Sekolah Rakyat tidak dikenal istilah siswa titipan. Seluruh siswa telah melalui proses profiling yang jelas dan berasal dari Desil 1 dan 2. Penetapan siswa dilakukan melalui pleno sejak sekitar bulan Juli dan hingga kini para siswa telah menjalani proses belajar selama kurang lebih enam bulan.

Dukungan terhadap Sekolah Rakyat di Jawa Timur dinilai sangat kuat. Sebanyak 20 persen Sekolah Rakyat nasional berada di Jawa Timur, yakni 26 dari total 165 SR di Indonesia.

BACA JUGA:166 Sekolah Rakyat Diresmikan, Kepala Bakom RI: Negara Hadir untuk Anak-anak Miskin Ekstrim

BACA JUGA:Presiden Prabowo Pimpin Lagu Ulang Tahun untuk Siswi Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk penyediaan lahan di lima lokasi, serta dukungan anggaran dari DPRD Jawa Timur untuk program parenting bagi siswa dan orang tua.

Seluruh SR di Jawa Timur telah melaksanakan program parenting tersebut. Selain itu, Dinas Sosial Jawa Timur turut memberikan dukungan berkelanjutan. Pada tahun 2026, hasil parenting dan pendataan orang tua siswa akan diintegrasikan ke dalam program unggulan Dinas Sosial melalui GIP Jawara, sehingga bantuan tidak hanya diberikan kepada anak, tetapi juga kepada keluarganya.

Skema ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Dukungan juga datang dari berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan seperti Muslimat NU dan Baznas, yang telah memberikan bantuan dan pendampingan kepada siswa Sekolah Rakyat. Dampaknya, kebutuhan dasar siswa semakin terpenuhi dan kepercayaan diri mereka meningkat.

Saat ini, setiap siswa Sekolah Rakyat telah memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai, mulai dari delapan set seragam, hingga satu unit laptop per siswa yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

BACA JUGA:166 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi di 34 Provinsi Indonesia

Kedepannya, proses pendidikan akan terus dikawal, khususnya saat siswa memasuki jenjang SRMA, yang akan menentukan arah mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja melalui pemetaan minat dan bakat berbasis Talent DNA.(*)

*)Peserta Magang Kemnaker RI

Sumber: