166 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi di 34 Provinsi Indonesia

HARIAN DISWAY - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi dan 131 kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan, Senin, 12 Januari 2026.

Gus Ipul menyampaikan, dari total 166 Sekolah Rakyat tersebut, sebanyak 60 sekolah mulai beroperasi pada Juli 2025. Selanjutnya, 37 sekolah beroperasi pada Agustus 2025, serta 66 titik lainnya mulai berjalan pada akhir September hingga awal Oktober 2025.

“Perlu kami sampaikan bahwa 60 titik Sekolah Rakyat beroperasi pada bulan Juli tahun 2025, 37 titik pada Agustus, dan 66 titik di akhir September dan awal Oktober. Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul saat peresmian 166 Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau ribuan anak dari keluarga tidak mampu di berbagai daerah. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal.

BACA JUGA:PLN untuk Rakyat, Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Gresik

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Kembali ke Tanah Kelahiran, Tinjau Program Sekolah Rakyat di Pasuruan

Gus Ipul mengungkapkan, hingga awal 2026, sebanyak 15.954 siswa telah tertampung di Sekolah Rakyat. Selain itu, program ini juga telah merekrut 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan untuk mendukung proses belajar mengajar dan layanan pendidikan lainnya.

“Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menilai masih banyak kelompok masyarakat yang masuk kategori paling rentan dan kerap luput dari perhatian negara.

Ia menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni mereka yang sering kali tidak terlihat dan tidak terdengar penderitaannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini membuat anak-anak dari keluarga tersebut berisiko tinggi putus sekolah dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Mau Dibangun di Lahan Produktif, Warga Kedung Cowek Protes, DPRD Tawarkan Solusi Ini

BACA JUGA:Setahun Pemerintahan Prabowo, 166 Sekolah Rakyat Telah Berdiri dari Target 500

“Mereka yang bisa digolongkan sebagai the invisible people sering kali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Untuk itu, kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan langsung kepada keluarga paling tidak mampu,” imbuhnya.

Gus Ipul menegaskan, pendekatan aktif menjadi kunci utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pemerintah tidak menunggu masyarakat datang, melainkan hadir langsung ke lapisan terbawah untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan hak pendidikan.

Ia berharap, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkecil kesenjangan sosial di berbagai daerah Indonesia. (*)

Sumber: