Sekolah Rakyat Mau Dibangun di Lahan Produktif, Warga Kedung Cowek Protes, DPRD Tawarkan Solusi Ini

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menanggapi keresahan warga Kelurahan Kedung Cowek terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di atas lahan pertanian produktif seluas lima hingga enam hektare.

Rapat itu juga dihadiri perwakilan dari Bapenda, Bappedalitbang, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Tujuannya: mencari solusi adil agar proyek pendidikan tidak mengorbankan mata pencaharian warga.

Sebetulnya, warga Kedung Cowek tidak menolak pembangunan SR. Mereka justru mendukung peningkatan akses pendidikan. Namun, keberatan jika proyek dilakukan di lahan produktif yang menjadi sumber ekonomi utama warga.

BACA JUGA:Setahun Pemerintahan Prabowo, 166 Sekolah Rakyat Telah Berdiri dari Target 500

BACA JUGA:Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat Akhir Bulan Ini, 7 Unit Siap Beroperasi di Jatim

“Kami tidak menolak, hanya berharap lokasi bisa digeser. Karena itu lahan produktif, dan sudah digarap turun-temurun,” ujar M. Husnin Yasin, perwakilan masyarakat Kedung Cowek yang hadir dalam RDP di Ruang Komisi D DPRD Surabaya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Warga khawatir proyek tersebut berpotensi disusupi kepentingan lain. Misalnya, kepentingan investasi lain di baliknya. Karena, kata Hunin, ada investor India datang dua bulan lalu dan tiba-tiba proyek ini berjalan.

Kecurigaan itu pun memunculkan kekhawatiran bahwa alih fungsi lahan bisa menjadi pintu masuk bagi proyek komersial yang mengancam ketahanan pangan lokal.

Senada, Ketua RW 01 Kedung Cowek Pitono menegaskan bahwa masih ada lahan nonproduktif di sekitar wilayah tersebut yang bisa dimanfaatkan tanpa merugikan petani.

BACA JUGA:Prabowo Sebut Total 165 Sekolah Rakyat Beroperasi Pada Oktober 2025

BACA JUGA:Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat, Akses Pendidikan Meluas hingga Desil 5

“Warga ini sederhana, hanya ingin tetap bisa bertani. Jangan sampai program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan terganggu hanya karena salah pilih lokasi,” tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati lantas meminta DKPP segera mencari lahan alternatif yang berdekatan dengan lokasi awal. Namun, tidak mengganggu aktivitas pertanian.

Program SR juga diusulkan untuk melibatkan anak-anak petani sebagai bentuk pemberdayaan. “Jangan sampai sekolah jadi asing bagi mereka sendiri,” ujarnya.

Sumber: