DPRD Surabaya Soroti Digitalisasi Parkir Surabaya, Infrastruktur Harus Siap!

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota (Pemkot) SURABAYA mengambil langkah progresif untuk mengatasi polemik parkir.   Sistem pembayaran nontunai akan dimulai Januari 2026. 

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa digitalisasi itu menjadi kunci untuk mewujudkan transparansi pendapatan daerah. 

Kebijakan tersebut mencakup penggunaan kartu uang elektronik prabayar. Seperti e-Toll atau e-Money, di seluruh tempat usaha yang memungut retribusi parkir.

"Kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pengusaha yang memungut retribusi parkir agar segera beralih ke sistem digital," ujar Eri Cahyadi. 

BACA JUGA:Rabu Gaul, Saat Jalan Surabaya Berubah Sirkuit

BACA JUGA:Polrestabes Surabaya Tindak 131 Jukir Liar Sepanjang 2025 di Titik Rawan Parkir

Seluruh tempat usaha baru wajib menggunakan sistem digital sebagai syarat perizinan, sementara usaha yang telah beroperasi sebelumnya juga diminta segera menyesuaikan.

Sistem parkir digital itu akan menerapkan dua mekanisme utama: Penggunaan palang otomatis dan transaksi nontunai melalui kartu uang elektronik. 

Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi penerapan sebelumnya menggunakan QRIS, yang dinilai belum mendapat respons optimal dari masyarakat. 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya bermitra dengan perbankan. 

Rencananya, sistem digital tidak hanya diterapkan di tempat usaha, tapi juga diperluas ke area parkir tepi jalan umum, dengan sosialisasi masif yang akan dimulai awal 2026.

BACA JUGA:Surabaya Terapkan Parkir Nontunai Mulai Januari 2026, Wajib Pakai E-Toll atau E-Money

BACA JUGA:Surabaya Dorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Fraksi PDIP Minta Visum Gratis

Anggota Satsamapta Polrestabes Surabaya mengamankan juru parkir Mie Gacoan Jalan Mayjend Sungkono beberapa waktu lalu.-memorandum.disway.id/Wendy Setiawan-

Sumber: