Prabowo Terima Undangan Rapat Board of Peace di AS

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Presiden Republik Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi dari Presiden Donald Trump untuk menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat (AS).

Pertemuan rapat tersebut ditetapkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan tersebut dari pihak Amerika Serikat.

"Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau tidak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," Ungkap Prasetyo di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

BACA JUGA:Board of Peace Masih Tahap Awal, Hasan Wirajuda Ingatkan Publik Jangan Salah Paham

BACA JUGA:Mantan Menlu Alwi Shihab Sebut Board of Peace Bukan Pengkhianatan, Prabowo Pegang Teguh Two-State Solution Palestina

Pertemuan itu digagas untuk memperkuat komitmen perdamaian sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika serikat.

"Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (menghadiri rapat perdamaian sekaligus penandatanganan tarif perdagangan)," ucap Prasetyo.

Hal ini menjadi harapan baru bagi pemerintahan bahwa momentu Board of Peace bisa dimanfaatkan dalam mempercepat realisasi kerja sama ekonomi tersebut.

BACA JUGA:Dino Patti Djalal Nilai Prabowo Pilih Board of Peace sebagai Strategi Realistis

BACA JUGA:Isu Iuran Rp16 T Board of Peace, Istana Tegaskan Indonesia Belum Bayar

Meski demikian, partisipasi Prabowo dalam rapat Board of Peace menuai beragam tanggapan di dalam negeri. Beberapa organisasi masyarakat dan ormas Islam awalnya menyuarakan kekhawatiran terkait keterlibatan Indonesia dalam inisiatif yang didominasi oleh negara adikuasa.

Pada satu sisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sempat menyerukan agar pemerintah menarik diri dari Dewan Perdamaian sebab dinilai tidak berpihak pada prinsip keadilan bagi Palestina.

Seruan ini memicu diskusi lebih lanjut antara pemerintah dan tokoh Islam untuk menjelaskan maksud serta tujuan kebijakan luar negeri tersebut.

BACA JUGA:Jusuf Hamka Nilai Prabowo Ahli Strategi di Balik Keanggotaan RI pada Board of Peace

Sumber: