MBG saat Ramadan

BACA JUGA:Solusi Perbaikan MBG

BACA JUGA:Lapor: Uang Makan Bergizi Gratis (MBG) Diembat

Para siswa yang seharusnya belajar di siang hari dengan keadaan berpuasa malah disodori menu MBG yang bisa saja mereka makan diam-diam selepas sekolah. Bagaimana tidak, tanpa cara pengemasan dan penyimpanan yang tepat, MBG bisa menggoda siapa saja; termasuk yang ngurus dapur MBG, apalagi anak-anak. 

Menurut Ahmad Sodiq, anak-anak dalam masa pertumbuhan akan menyulitkan mereka menahan lapar dan akhirnya mengurangi nilai pendidikan spiritual Ramadan. Ia juga menekankan bahwa bentuk dari keberatan sebagian ulama di Indonesia terhadap MBG di bulan Ramadan bukan karena Islam tidak membolehkan, melainkan karena alasan etika ibadah, kemaslahatan, dan sensitivitas umat yang sedang berpuasa,

Artinya, MBG di bulan Ramadan bukan sekadar soal gizi fisik yang katanya demi stunting, tapi lebih ke sabotase spiritual yang halus. Puasa jadi mogok massal versi negara, anak-anak berpotensi buka diam-diam gara-gara bekal katering yang ngumpet di tas sekolah, sementara orang tua dan ulama cuma bisa geleng-geleng kepala lihat pemerintah lebih pilih prioritas perut ketimbang hati yang lagi belajar syariat. 

Ahmad Sodiq sudah memberikan sinyal merah dari Masjid Istiqlal: ini bukan larangan syariat, melainkan etika ibadah yang dilupakan demi APBN yang katanya pro-rakyat, padahal pro-katering, malah bikin Ramadan berasa promo all-you-can-eat di tengah bulan suci. 

Lebih baik liburkan dulu MBG sebulan, biarkan siswa belajar puasa dengan sungguh-sungguh, keluarga buka bareng tanpa drama bekal basi, dan BGN fokus urus sensitivitas umat ketimbang target pencapaian yang tak nyambung dengan semangat Ramadan.

Pada akhirnya, memaksakan MBG tetap berjalan di bulan Ramadan bukan sekadar urusan logistik yang dipaksakan, melainkan manifestasi dari kebijakan yang tuli terhadap kearifan lokal dan nalar ekonomi publik. 

Secara akademik, pengalokasian anggaran Rp335 triliun yang mengunci ruang gerak APBN pendidikan adalah bentuk ketidakefisienan fiskal jika hasil yang diharapkan justru kontradiktif dengan realitas sosial. 

Ketika pemerintah lebih memilih menyuapi siswa yang sedang belajar menahan lapar daripada menyubsidi mobilitas mudik atau memuliakan martabat guru honorer, negara seolah sedang mempertontonkan teater absurd: menyediakan piring penuh di saat rakyatnya butuh akses jalan dan kepastian kesejahteraan. 

Meliburkan MBG selama sebulan tidak berarti menghentikan visi gizi nasional, tetapi memberikan ruang napas bagi anggaran untuk dialokasikan pada hal-hal yang lebih mendesak, seperti pemulihan pascabencana dan stabilitas harga tiket yang kian mencekik.

Secara sosiologis, kebijakan yang abai terhadap etika ibadah itu berisiko menciptakan dekonstruksi terhadap nilai-nilai spiritual yang coba ditanamkan sejak dini. 

Jika sekolah yang seharusnya menjadi ruang transmisi nilai moral justru berubah menjadi gerai distribusi makanan di siang hari Ramadan, kita sedang melakukan eksperimen sosial yang berbahaya terhadap ketahanan mental generasi mendatang. 

Keberpihakan pemerintah seharusnya bersifat holistik; tidak hanya kenyang di perut, tapi juga tenang di dompet dan khusyuk di hati. 

Jika suara dari mimbar Istiqlal hingga jeritan guru honorer di pelosok tidak mampu membuat pengambil kebijakan menekan tombol pause pada proyek ambisius itu, kita perlu bertanya kembali: program ini sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan masa depan bangsa atau sekadar menyelamatkan target penyerapan anggaran katering yang tidak kenal waktu? (*)

Sumber: