Menggugat Nalar 'Nrimo' Arek Suroboyo

BACA JUGA:Gambarkan Perjuangan Arek Suroboyo, Teatrikal Perobekan Bendera Siap Digelar Pada 22 September 2024

MATINYA ”MEMORI AIR” DAN KOMERSIALISASI TATA RUANG

Secara historis dan geografis, Surabaya adalah kota muara (estuary). Sejak zaman Hujung Galuh, masyarakat lampau memiliki kebudayaan yang hidup berdampingan dengan air. Sungai dan rawa bukan sekadar saluran pembuangan, melainkan urat nadi transportasi dan interaksi sosial. Terdapat ”memori air” yang sangat kuat di kota itu.

Namun, laju modernisasi dan tata ruang yang berorientasi pada beton telah menghapus memori tersebut secara perlahan. Pembangunan kota saat ini menggunakan pendekatan perlawanan terhadap alam. 

Gorong-gorong raksasa (box culvert) ditanam di mana-mana untuk menutupi sungai, tanah resapan disulap menjadi paving dan aspal, serta pohon-pohon peneduh sering dikorbankan demi pelebaran jalan.

Dampak dari privatisasi ruang resapan itu sangat fatal. Air hujan yang tidak lagi memiliki rumah alami akhirnya membanjiri jalanan umum dan perkampungan warga kelas menengah ke bawah. 

Ketika sistem drainase buatan pemerintah berulang kali gagal menampung debit air ekstrem selama rentang November hingga April, warga mulai menyadari bahwa ada ketimpangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja bakti membersihkan selokan pada hari Minggu.

Rasa ketidakberdayaan yang diwariskan dari musim ke musim itilah yang akhirnya melahirkan sikap apatis massal. Pasrahnya warga di daerah rawan genangan seperti Tandes atau Rungkut bukanlah bentuk keikhlasan spiritual. 

Sikap tersebut lebih tepat disebut sebagai kelelahan kultural. Terdapat kesadaran kolektif yang pahit bahwa mengkritik pun tampaknya tidak akan mengubah kebijakan pemerintah yang telanjur reaktif, yang sibuk membongkar gorong-gorong saat musim hujan tiba, tetapi absen melakukan mitigasi radikal di saat musim kemarau.

RESILIENSI BERACUN DI BALIK GUYONAN MEDIA SOSIAL

Ditinjau melalui perspektif antropologi, hilangnya kemarahan warga dan munculnya guyonan di media sosial saat bencana hidrologis terjadi dapat dianalisis sebagai mekanisme pertahanan diri psikologis kolektif atau coping mechanism. 

Menertawakan musibah menjadi cara termudah agar kewarasan tetap terjaga di tengah kemacetan dan mesin motor yang mati.

Namun, pengabaian nalar kritis itu menyimpan bahaya laten yang besar. Publik secara tidak sadar sedang memupuk apa yang di dalam sosiologi kebencanaan disebut sebagai toxic resilience atau resiliensi beracun. 

Masyarakat secara perlahan digiring untuk menjadi terlalu tangguh dan mewajarkan kondisi yang tidak wajar. Normalisasi bencana dan kemacetan itu membuat standar kelayakan hidup warga perkotaan menjadi sangat rendah.

Pemerintah kota tidak boleh keliru dalam membaca tanda itu. Absennya demonstrasi menuntut penyelesaian banjir dan diganti dengan guyonan di media sosial bukanlah indikator bahwa masalah tata ruang dan drainase sudah tertangani dengan baik. 

Sumber: