Belasan SPPG di Nganjuk Mogok karena Dana Seret, Serapan Bahan Lokal Turun, Begini Solusi BGN...
BGN siapkan sistem transfer real time dan tegaskan kewajiban penggunaan bahan pangan lokal sesuai Perpres 115/2025.-Hasyim Ashari/Disway.id-
SURABAYA, HARIAN DISWAY - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menghadapi ujian serius. Belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mogok beroperasi akibat dana operasional dari pusat yang belum cair.
Di saat yang sama, serapan bahan pangan dari petani lokal juga menurun karena sebagian SPPG memilih memasok bahan dari luar daerah.
Situasi ini bukan hanya mengganggu distribusi makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga mengancam efek berganda ekonomi yang sejak awal dijanjikan program.
BACA JUGA:Kemenag Tegaskan Tak Ada Kebijakan Zakat untuk Program MBG, Penyaluran Wajib Sesuai Syariat
BACA JUGA:Bertemu Para Pengusaha AS, Prabowo Pamerkan Program MBG dan Danantara
Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyiapkan langkah korektif untuk memastikan operasional kembali normal dan kewajiban penggunaan bahan lokal ditegakkan.
Persoalan-persoalan itu pun mengemuka dalam rapat koordinasi perkembangan pelaksanaan program MBG dibahas detail di Kantor Sekretariat Daerah Pemprov Jatim, Kamis siang, 19 Februari 2026.
Hadir rombongan pejabat teras pemerintah pusat. Di antaranya Menteri Koordinataor Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
BACA JUGA:Prabowo Bantah Boros APBN untuk MBG saat Pidato di Forum Bisnis AS, Klaim Hasil Efisiensi
BACA JUGA:MBG Tetap Jalan selama Ramadan 2026 dan Libur Lebaran, Ini Jadwalnya!
Mereka mendengarkan realitas di lapangan. Hingga saat ini, progres penerima manfaat MBG di Jatim terus bertambah. Per 18 Februari, sebanyak 8,4 juta anak, balita, dan ibu hamil telah menerima MBG.
Selain mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, MBG juga memiliki dampak luas di Jatim. Salah satunya perputaran ekonomi dan lapangan pekerjaan dari rantai distribusi MBG. Total 145 ribu orang terlibat dalam distribusi. Mulai dari ahli gizi, juru masak, driver pengantar, hingga pencuci ompreng wadah MBG.
Kendati demikian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap sejumlah PR dalam pelaksanaan MBG.
Di antaranya, dari 3.125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPGG, baru 1.094 yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
