Surabaya Melting Borders: Membayangkan Kepadatan dan Masa Depan Kota Raya

Dalam kondisi seperti itu, transportasi publik pun sulit berfungsi optimal karena mobilitas massal membutuhkan konsentrasi aktivitas dan manusia.

Membicarakan Greater Surabaya berarti melihat kota sebagai sebuah ekosistem regional. Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan bukanlah beban bagi Surabaya, melainkan bagian dari sistem yang saling bergantung. 

Dibandingkan dengan Jabodetabek, Surabaya memiliki keunggulan karena berada dalam satu wilayah provinsi, yang secara teoretis memudahkan koordinasi. Tantangannya terletak pada keberanian menggeser paradigma dari kompetisi antardaerah menuju kolaborasi antarkota.

Pembahasan kemudian mengerucut pada identitas Surabaya sebagai kota kampung. Kampung-kampung kota bukan sisa masa lalu yang tertinggal, melainkan struktur kota yang hidup dan terus beradaptasi, sebagaimana ditegaskan Johan Silas. 

Di dalam kampung tersimpan sejarah, relasi sosial, serta sistem ekonomi warga yang menopang kehidupan kota sehari-hari. Ironisnya, visi Surabaya sebagai super-hub dan destinasi urban tourism belum sepenuhnya berpihak pada kekuatan lokal itu. 

Ketimpangan terlihat jelas dalam akses transportasi publik, hunian layak, dan program infrastruktur, terutama di kampung-kampung pinggir rel yang dihuni warga ber-KTP Surabaya, tetapi hidup dalam kondisi rentan.

Padahal, justru dari kampung-kampung itulah resiliensi kota paling nyata terlihat. 

Secara fisik, kampung memanfaatkan ruang sempit secara efisien; secara ekonomi, ia menampung beragam industri kecil; secara lingkungan, ia dikelola melalui kesepakatan dan praktik kolektif warga; dan secara sosial budaya, ia melahirkan inisiatif seperti kaleng inspirasi dan kelompok tabungan ibu-ibu. 

Kampung menjadi ruang hidup yang adaptif dan bertahan lintas generasi –fondasi identitas kota yang sulit digantikan.

Isu kepadatan kemudian bersinggungan dengan persoalan hunian vertikal. Pendekatan pemerintah dinilai masih terlalu seragam dan belum cukup sensitif terhadap latar sosial budaya warga kampung. 

Di kampung kota, kepemilikan lahan bersifat sangat personal –sebidang tanah kecil bukan sekadar aset, melainkan identitas. Kepadatan, dengan demikian, bukan hanya soal bangunan bertingkat, tetapi juga soal kesadaran berbagi ruang. 

Tanpa pengelolaan yang adil, kota berisiko kehilangan konektivitas, kreativitas, dan vitalitas sosialnya.

Perdebatan tentang batas kepadatan pun mengemuka. Alih-alih menyoal sampai kapan kota boleh memadat, diskusi justru menggeser fokus pada batas kesenjangan. Seperti organisme hidup, kota tidak memiliki batas pasti selama ia dirawat dengan baik. 

Yang menentukan bukan semata jumlah penduduk, melainkan kualitas ruang, ketersediaan prasarana, dan distribusi fasilitas. Kota dapat menampung banyak orang dalam ruang terbatas, asalkan kesenjangan dikelola secara adil.

Persoalan perumahan memperlihatkan bagaimana hegemoni ekonomi bekerja dalam produksi ruang kota. Sejak dekade 1990-an, upaya menyediakan perumahan murah lebih sering dilakukan dengan mengecilkan ukuran rumah, bukan dengan mengendalikan harga tanah yang terus melambung. 

Sumber: