Koperasi Desa Merah Putih dan Mobil Pikap

Sebaliknya, impor dalam skala besar berpotensi memindahkan nilai tambah ke luar negeri. Dalam konteks global yang kompetitif, banyak negara yang justru memanfaatkan kebijakan fiskal dan pengadaan publik untuk memperkuat industri domestiknya.

Karena itu, pertanyaan tentang impor menjadi relevan: apakah industri dalam negeri benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut? Jika kapasitas tersedia, mengutamakan produksi domestik bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi pembangunan nasional.

Belanja publik seharusnya bekerja dua kali: menjawab kebutuhan desa sekaligus memperkuat ekonomi bangsa.

PENUTUP

Kita tentu ingin Koperasi Desa Merah Putih menjadi lokomotif ekonomi desa. Namun, lokomotif tidak berjalan karena banyaknya aset, tetapi karena mesinnya kuat dan jalurnya tepat.

Dalam konteks ini, mesin itu adalah model bisnis koperasi yang relevan dan tata kelola yang profesional. Jalurnya adalah needs assessment yang jujur dan berbasis data. Kendaraan hanyalah alat yang relevansinya harus dibuktikan, bukan diasumsikan.

Sebelum kebijakan besar itu dijalankan sepenuhnya, publik berhak memperoleh jawaban yang terang: benarkah Koperasi Desa Merah Putih butuh mobil pikap? Dan, jika memang butuh, apakah kebijakan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri?

Kebijakan yang kuat bukanlah kebijakan yang besar, melainkan kebijakan yang tepat. (*)

*) Didik Prasetiyono, wakil ketua umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan kandidat doktor PSDM, pascasarjana Universitas Airlangga.

Sumber: