Guru Hingga Senator Kritisi Rencana Implementasi PP Pembatasan Media Sosial

Lebih lanjut, Fahira mendorong pemerintah untuk mengadopsi model perlindungan yang lebih holistik dengan belajar dari negara-negara seperti Denmark dan Australia, yang berhasil mengombinasikan regulasi ketat dengan edukasi publik yang masif. Ia menegaskan bahwa negara harus memfasilitasi peran orang tua sebagai garda terdepan melalui literasi digital yang terstruktur, bukan sekadar memberikan beban tanggung jawab tanpa pembekalan yang cukup.

“Kita harus memasifkan literasi digital berbasis keluarga dan sekolah. Keamanan digital perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta menyediakan pelatihan bagi orang tua secara luas," papar Fahira.

Selain itu, kata Fahira, pemerintah harus menjaga dialog multipihak secara berkelanjutan. Pelibatan industri, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas orang tua sangat penting agar regulasi ini tetap adaptif terhadap dinamika teknologi dan tidak menimbulkan ketidakpastian usaha yang merugikan ekosistem digital kita.

Dengan berbagai pertimbangan mendasar mengenai risiko keamanan data, rendahnya kesiapan aparatur dan anggaran daerah, serta belum memadainya kualitas pendidikan sebagai benteng utama anak, rencana implementasi PP Tunas pada 28 Maret 2026 dinilai terlalu prematur dan perlu ditunda. 

Seluruh pihak sepakat bahwa perlindungan anak adalah prioritas, namun hal tersebut harus dicapai melalui sistem yang aman, terencana, dan menyentuh akar permasalahan pendidikan, bukan melalui kebijakan yang terkesan dipaksakan. (*)

 

Sumber: