Penetapan Idulfitri dan Unity in Diversity

Di tengah perbedaan tersebut, yang terpenting adalah mengedepankan persatuan di tengah perbedaan pendapat dengan toleransi. Apalagi sebagai bangsa Indonesia yang sangat multikultural, perbedaan dalam hal apa pun menjadi sebuah keniscayaan.

Argumentasi yang perlu dibangun adalah mengimplementasikan hadis Nabi: “Ikhtilafu ummati rahmatun”, bahwa perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Untuk menjadi perbedaan yang rahmat, perbedaan harus disikapi dengan bijaksana, yaitu toleransi. 

Toleransi dalam pengertian yang sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar, yaitu suatu paham dan sikap yang menghargai pendapat dan keberadaan orang atau kelompok lain tanpa membedakan besar kecilnya kelompok itu. 

Yang berbeda dibiarkan berbeda dan yang sama dibiarkan sama, tanpa harus menimbulkan ketegangan satu sama lain.

Selain dasar hadis Nabi seperti dikemukakan di atas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi payung bersama dalam mengakomodasi berbagai perbedaan dalam hal apa pun, termasuk perbedaan keyakinan, agama, mazhab, pendapat, etnik, bahasa, ras, golongan, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kesepakatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 

Persatuan dan kesatuan yang dimaksud bukan berarti melebur berbagai perbedaan menjadi satu, melainkan memberi ruang untuk berbeda dengan sikap bijaksana dan toleransi.

Sebagaimana diketahui, berdasar hasil penghitungan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 Masehi, dengan ijtima akhir Ramadan terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 Masehi, pukul 07.17 WIB ’’Dengan tinggi hilal nol lima derajat, dua belas daqiqah,” ungkap salah seorang dewan Mufattisy (penasihat) Ponpes Al-Falah Ploso, Kiai Ma’shum, 19 Maret 2026.

Dalam konteks Ponpes Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur yang kebetulan berada dalam posisi bersamaan dengan Muhammadiyah dan berbeda dengan Pemerintah dan NU dalam mengawali 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idulfitri 2026, saya meyakini bahwa itu tetap dalam koridor ikhtilafu ummati rahmatun dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan dalam arti tidak patuh pada Pemerintah karena hal tersebut masuk dalam wilayah fikih (pemahaman) yang bersifat ijtihadi (interpretasi) terhadap dalil nash, baik yang bersumber dari Alquran maupun hadis Nabi.

Pendapat Ponpes Al-Falah Kediri dan juga ormas lain yang berbeda dengan Pemerintah dalam mengawali Hari Raya Idulfitri 1447 H juga penting dipahami sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam yang memberikan ruang terbuka untuk berbeda, bahkan dimungkinkan suatu saat akan terjadi kembali perbedaan itu.

Mengapa?

Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari fikih ijtihadi (pemahaman manusia terhadap suatu dalil nash Alquran dan hadis Nabi), seiring dengan perkembangan kontemporer dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbedaan dalam hal apa pun, termasuk dalam penentuan 1 Ramadan dan Idulfitri, hendaknya tetap dipahami sebagai Unity in Diversity.  Artinya, persatuan dalam keberagaman. Itulah konsep yang menekankan bahwa meskipun individu atau kelompok berbeda-beda dalam hal keyakinan, agama, mazhab, ras, etnik, budaya, pandangan hidup, tetap bisa hidup rukun, harmonis, dan bersatu sebagai satu kesatuan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak sampai muncul statemen yang menganggap ketidakpatuhan kepada Pemerintah.

Dengan demikian yang perlu ditegaskan dalam konteks keagamaan adalah bahwa persoalan fikih ijtihadi memungkinkan terjadi perbedaan pemahaman, sehingga tidak tepat juga kalau dipaksakan harus bersama dalam mengawali Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Biarlah pendapat yang berbeda dengan Pemerintah tetap berbeda sesuai argumentasinya, dan pendapat yang sama dengan pemerintah tetap berprinsip sesuai argumentasinya pula. 

Keduanya tetap mengedepankan toleransi sebagai kata kunci dari hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan ungkapan Unity in Diversity. 

Sumber: