Target Okupansi Hotel di Puncak Libur Lebaran Meleset, Warga Tahan Diri Pelesiran

Lalu, dengan semua kondisi itu, nasib perhotelan di Jawa Timur ke depan? Dwi mengaku belum mendapat jawaban pasti. Selain dari perhatian pemerintah, ia juga minta ditariknya imbauan larangan menggelar rapat di perhotelan sebagai langkah efisiensi anggaran. Larangan rapat di hotel tersebut, diakui Dwi, memukul usaha perhotelan lebih dalam. Situasi tersebut sudah tampak di Jatim sejak tahun lalu.

BACA JUGA:Kebun Binatang Surabaya Diserbu 40 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2026

BACA JUGA:Prabowo Subianto Tegas Bela MBG, Sebut Anggaran Lebih Bermanfaat daripada Rapat dan Seminar di Hotel

Di Jatim, ada 700 hotel yang tergabung dalam PHRI. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen angkat tangan tahun lalu. Banyak pengusaha hotel melego kepemilikan usaha mereka ke pihak lain karena tak kuat secara operasional. Bisnis sepi, tapi operasional tetap besar.

”Kasarnya, banyak pengusaha gulung tikar. Meski hotelnya tetap beroperasi karena sudah pindah kepemilikan,” jelas Dwi. 

Untuk itu, Dwi berharap agar larangan mengurangi rapat di hotel segera dicabut oleh pemerintah. Agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota bisa mengisi hotel kembali. Agar pengusaha tak semakin terpuruk oleh keadaan.

Menurutnya, persoalan hotel sebenarnya bukan perkara pengusaha saja. Tapi juga ada ribuan karyawan dan rantai ekonomi lain seperti supplier yang bergantung pada bisnis perhotelan. ”Kalau terus kondisinya seperti ini, pengurangan karyawan di sektor perhotelan tak bisa terhindarkan lagi,” jelasnya.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto. Tingkat hunian hotel selama periode libur Lebaran 2026, menunjukkan tren yang cenderung positif. Dengan potensi kenaikan rata-rata secara nasional di kisaran sekitar 5–10 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya.

Secara historis, periode Lebaran merupakan salah satu peak season bagi industri perhotelan, terutama di kota tujuan wisata dan kota asal mudik. Sehingga permintaan kamar biasanya meningkat signifikan dalam waktu singkat.

Untuk tahun ini, ada beberapa faktor yang berpotensi mendorong kenaikan okupansi, antara lain periode libur yang relatif panjang, fleksibilitas kerja seperti kebijakan work from anywhere (WFA) di beberapa sektor, serta kecenderungan pemulihan mobilitas masyarakat setelah beberapa tahun terakhir sempat tertahan oleh tekanan ekonomi.

Namun demikian, kenaikan tingkat hunian diperkirakan tidak merata di semua daerah. Kota destinasi wisata dan daerah yang menjadi tujuan mudik biasanya mengalami peningkatan lebih tinggi. Sementara kota bisnis seperti Jakarta justru cenderung mengalami penurunan sementara selama periode Lebaran.

Meski begitu, Ferry juga mencermati soal ganjalan yang menghambat okupansi hotel tahun ini. Yakni daya beli masyarakat dan biaya transportasi yang masih menjadi faktor untuk dicermati. ”Dalam beberapa tahun terakhir, faktor ekonomi terbukti cukup memengaruhi jumlah perjalanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada tingkat hunian hotel,” katanya. 

Kini, di tengah situasi yang tak pasti orang memang memilih untuk berpikir realistis. Memindah pos tersier mereka ke kebutuhan pokok dan menabung. Mengubur keinginan sementara untuk pelesiran. (Editor: Doan Widhiandono)

Sumber: