Pulung Agustanto Sebut Penyesuaian MBG Penting untuk Jaga Keberlanjutan Program

HARIAN DISWAY – Komisi IX DPR RI menilai rencana penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program tersebut di tengah tekanan fiskal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengatakan kebijakan itu perlu dilihat secara proporsional, mengingat kondisi ekonomi global yang berdampak pada ruang fiskal negara.

"Penyesuaian ini penting agar program tetap berjalan berkelanjutan. Hasil efisiensi juga bisa dialihkan untuk menjaga daya beli masyarakat, misalnya meredam dampak kenaikan harga energi," ujar Pulung pada Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menambahkan, target ambisius pemerintah dalam program MBG patut diapresiasi, tapi implementasinya harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal nasional.

BACA JUGA:PDIP Ajak Guru SLB Perkuat Nilai Budaya di Tengah Modernisasi

BACA JUGA:Antusiasme Membeludak, 716 Pemuda Serbu Seleksi Tim Banteng Jatim U-17 di Surabaya

Selain aspek anggaran, Pulung menekankan pentingnya menjaga kualitas program. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan operasional dapur MBG agar standar gizi tetap terjaga.

“Program ini harus tetap berkualitas. Pengawasan perlu diperkuat dan masyarakat juga harus dilibatkan,” tegas anggota Fraksi PDIP Perjuangan DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Menurutnya, program sebesar MBG membutuhkan ruang evaluasi terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan rencana efisiensi MBG melalui pengurangan frekuensi pemberian dari enam hari menjadi lima hari per pekan. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun mulai 2026.

BACA JUGA:PDIP Jatim Awasi Pelaksanaan MBG

BACA JUGA:PDIP Kritik Kebijakan WFH Rabu, Sebut Kinerja Pemprov Jatim Bisa Terfragmentasi

Ia menyebut, langkah efisiensi tersebut merupakan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons atas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kondisi fiskal nasional. (*)

Sumber: